Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich Paulus, menyoroti penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional sebesar 1,62 poin, dari semula 79,81 pada 2024 menjadi 78,19 pada 2025.
Lodewijk mengatakan, angka itu masih berada di bawah target pembangunan nasional yang dipatok sebesar 81,69 hingga 85,23.
Anjloknya indikator kebebasan sipil, kinerja Lembaga legislatif dan netralitas penyelenggara pemilu yang cukup tinggi disebut berdampak pada penurunan IDI 2025.
“Memang penurunannya tidak ekstrem, tetapi ini menjadi cambuk bagi kita semua. Demokrasi harus terus dibenahi,” katanya dalam sambutan acara Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI 2025 dalam rangka Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Strategi Pembangunan Nasional di Horison Ultima Sentraland, Kota Semarang, Kamis, (21/5/2026).
Penurunan indeks demokrasi
Salah satu indikator yang menurun ialah terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat.
“Secara umum IDI pusat (nasional) menurun karena indikator pertama yaitu terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat, oleh kepolisian, Satpol PP, skornya ini menurun 20 persen, paling tinggi,” bebernya
Meski demikian, ia menilai paradigma aparat penegak hukum kini mulai berubah dalam memandang demonstrasi dan penyampaian aspirasi masyarakat.
Berikutnya, penurunan juga terjadi pada indikator kinerja lembaga legislatif yang tergambar dari berbagai demonstrasi dan kritik masyarakat terhadap lembaga legislatif sepanjang 2024.
“Kinerja lembaga legislatif (menurun) dengan skor 21,05 persen, kita tahu pada bulan April kemarin, kondisi nyata demo hampir di seluruh Indonesia dan kalau diperhatikan di media sosial, kinerja lembaga legislatifnya banyak dikomplain masyarakat,” katanya.
Penurunan paling tajam terjadi pada indikator netralitas penyelenggara pemilu dengan skor indikator menurun hingga 50 persen dalam pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024.
Adapun Penyelenggara pemilu di antaranya KPU, Bawaslu, maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Ini kinerjanya kurang bagus. Tentunya kalau kita lihat kapan ini terjadi, tentunya saat pilpres, kemudian pileg maupun pilkada lalu. Ini ini menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Meski secara nasional mengalami penurunan, sejumlah indikator di tingkat provinsi justru mengalami peningkatan. Di antaranya indikator kebebasan berkumpul, jaminan hak memilih dan dipilih, pemenuhan hak pekerja, hingga kebebasan pers.
“Di tingkat provinsi malah bagus. Pers yang bebas menjalankan tugas juga bagus,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry B Harmadi, menegaskan kualitas demokrasi kini menjadi salah satu ukuran resmi keberhasilan pembangunan nasional.
Dia menuilai tantangan terbesar demokrasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia dan Tingkat kemiskinan. Berdasarkan data BPS, daerah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi cenderung memiliki indeks demokrasi yang lebih baik.
“Kalau pendidikan masyarakat meningkat, kesehatan membaik, dan ekonomi masyarakat lebih sejahtera, maka kualitas demokrasi juga akan meningkat,” kata dia.(Sumber)
