Pemerintah Provinsi Papua menginisiasi pembentukan sistem pengelolaan rantai pasok terintegrasi guna menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara optimal.
Sistem ini dilakukan melalui kolaborasi intensif bersama pemerintah kabupaten untuk menjamin kelancaran distribusi hasil produksi lokal.
Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menegaskan kesiapan intervensi provinsi ini bertujuan nyata dalam memotong jalur distribusi yang tidak efisien.
“Dengan begini maka kelancaran arus distribusi komoditas langsung berdampak pada peningkatan pendapatan riil rumah tangga di kampung-kampung,” ujar Fakhiri saat kunjungan kerja di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (23/5/2026).
Fakhiri menyebut Provinsi Papua kini tengah merancang skema pendampingan bagi pemerintah daerah untuk mendirikan badan usaha pengelola logistik.
Struktur korporasi daerah ini berfungsi sebagai penyerap hasil bumi sekaligus pembuka akses pasar yang lebih luas.
“Kami dari provinsi akan mendorong dan membantu kabupaten-kabupaten membangun perusahaan kaitannya untuk mengelola semua rantai pasok itu sendiri,” ujarnya.
Ia meyakini keberhasilan penataan sistem logistik dari hulu ke hilir dapat meningkatkan daya saing daerah secara signifikan.
Produktivitas kampung yang tersalurkan dengan baik akan menjadi fondasi utama kekuatan ekonomi di tingkat kabupaten.
“Kalau itu bisa bernyawa dengan baik, tentunya kampung keluarga bagus, kampung dia kuat, dan kabupaten hebat,” terang Fakhiri.
Selain penguatan ekonomi domestik, Pemprov Papua juga menyelaraskan program lokal dengan Program Strategis Nasional (PSN) yang sedang berjalan di Tanah Papua.
Sinkronisasi program mencakup pemenuhan pangan pada agenda Makan Bergizi Gratis (MBG), optimalisasi Sekolah Rakyat, hingga perluasan kawasan cetak sawah.
Lantas untuk mendukung intervensi pangan dan maritim tersebut, Pemprov Papua resmi memperluas fungsi operasional Pelabuhan Depapre.
Infrastruktur tersebut mengemban peran ganda sebagai pelabuhan peti kemas sekaligus pangkalan distribusi perikanan.
“Kami sudah menetapkan Pelabuhan peti kemas Depapre sebagai perpanjangan kewenangan untuk pelabuhan ikan. Saya minta untuk dikelola dengan baik karena itu kepercayaan,” beber Fakhiri.
Selanjutnya Fakhiri mengingatkan optimalisasi fasilitas infrastruktur merupakan bukti komitmen daerah dalam menjaga kepercayaan pemerintah pusat.
Kepercayaan ini menjadi posisi tawar penting bagi Papua untuk mengamankan dukungan stimulus anggaran pembangunan nasional pada masa mendatang.
“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan bersinergi menjaga stabilitas program demi mewujudkan kebangkitan ekonomi yang merata hingga ke tingkat keluarga,” tandas Fakhiri. (Sumber)
