Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara tetap akan diberlakukan untuk memastikan kebutuhan energi dalam negeri, termasuk kebutuhan pembangkit listrik PT PLN (Persero), dapat terpenuhi. Hal tersebut ia ungkapkan usai rapat bersama Presiden di Istana, dikutip pada Rabu (24/06/2026).
Menurut Bahlil, DMO merupakan instrumen penting untuk menjamin pasokan batu bara bagi sektor kelistrikan nasional. Karena itu, pemerintah memastikan kebijakan tersebut tetap berjalan guna mendukung keandalan pasokan listrik dan mencegah potensi gangguan yang dapat memicu pemadaman listrik di berbagai daerah.
“DMO tetap berlaku,” ujar Bahlil.
Kebutuhan Batu Bara PLN Capai 154 Juta Ton
Bahlil menjelaskan bahwa kebutuhan konsumsi batu bara PLN setiap tahun mencapai sekitar 154 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kementerian ESDM telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional dengan volume yang lebih besar dibandingkan kebutuhan PLN.
Menurut Bahlil, total penugasan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tambang batu bara untuk memenuhi kebutuhan PLN mencapai sekitar 180 juta hingga 190 juta ton per tahun.
“Total konsumsi batu bara PLN setiap tahun sekitar 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan batu bara untuk memenuhi kebutuhan PLN mencapai sekitar 180 hingga 190 juta ton,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga mengungkapkan bahwa PLN telah mengontrak pasokan batu bara sekitar 134 juta ton untuk kebutuhan satu tahun.
Menurut Bahlil, dengan posisi waktu yang telah memasuki pertengahan tahun, seharusnya tidak terdapat persoalan dari sisi volume kontrak pasokan batu bara. Karena itu, ia menilai pasokan batu bara untuk PLN tidak menjadi penyebab utama munculnya kekhawatiran terhadap sistem kelistrikan nasional maupun isu pemadaman listrik yang sempat menjadi perhatian publik.
“Adapun volume yang telah dikontrak PLN sekitar 134 juta ton untuk satu tahun. Dengan kondisi saat ini yang sudah memasuki bulan Juni, seharusnya tidak ada persoalan dari sisi kontrak pasokan,” ujarnya.
Bahlil menilai bahwa isu yang menjadi perhatian bukan terletak pada jumlah pasokan batu bara, melainkan pada kebutuhan batu bara dengan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk operasional pembangkit listrik PLN.
PLN Membutuhkan Batu Bara Kalori Menengah
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa kebutuhan PLN saat ini berkaitan dengan batu bara berkalori menengah yang digunakan untuk proses pencampuran atau blending bahan bakar pada pembangkit listrik.
Menurut Bahlil, jenis batu bara tersebut diperlukan untuk menjaga kesesuaian spesifikasi bahan bakar yang digunakan oleh pembangkit listrik sehingga operasional pembangkit PLN dapat berjalan dengan baik dan mendukung keandalan pasokan listrik.
“Namun yang menjadi kebutuhan PLN adalah batu bara dengan kalori menengah untuk kebutuhan blending,” jelasnya.
Bahlil memastikan pemerintah telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan batu bara berkalori menengah yang dibutuhkan PLN.
Menurut Bahlil, langkah tersebut penting untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional sekaligus meminimalkan risiko gangguan yang dapat berdampak pada masyarakat dan dunia usaha.
“Pemerintah telah memastikan bahwa kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dan tidak ada lagi persoalan pasokan,” pungkasnya.
Dengan terpenuhinya kebutuhan batu bara berkalori menengah tersebut, pemerintah berharap pasokan energi primer untuk pembangkit listrik PLN dapat tetap terjaga sehingga keandalan sistem kelistrikan nasional dapat terus dipertahankan. Pemerintah juga berharap langkah tersebut dapat mendukung upaya PLN dalam menjaga stabilitas pasokan listrik dan mencegah terjadinya pemadaman listrik yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat maupun kegiatan ekonomi.(Sumber)
