Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan keberhasilan digitalisasi bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga bergantung pada kualitas data, tata kelola yang baik, serta literasi digital masyarakat sebagai fondasinya.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan agar penyaluran bansos digital berjalan akurat, aman, dan tepat sasaran.
“Ini tidak cukup hanya teknologi dan SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah). Tapi kejelasan peran, dasar hukum, proses bisnis, koordinasi lintas instansi dan nanti juga dengan pemerintah daerah akan menjadi penting,” ujar Meutya Hafid dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Hal itu juga disampaikan Meutya dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten dan kota di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (30/6).
Meutya menjelaskan Kementerian Komdigi menghadirkan SPLP sebagai platform pertukaran data nasional yang mendukung integrasi dan interoperabilitas data antarsistem pemerintahan.
Saat ini, SPLP telah digunakan untuk pertukaran data lintas delapan instansi dalam pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial. Meski begitu, Meutya berpendapat keberhasilan transformasi digital tidak dapat bertumpu pada infrastruktur teknologi semata.
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan standar dan kualitas data agar pertukaran data berjalan akurat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia.
“Standar dan kualitas data juga tergantung dari masing-masing lembaga ataupun pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu mohon juga untuk melakukan perbaikan standar dan kualitas data, khususnya Bapak Ibu kepala daerah,” katanya.
Membahas kesiapan infrastruktur digital untuk program digitalisasi bansos, Menkomdigi memastikan SPLP telah siap beroperasi untuk mendukung digitalisasi bansos.
Selama periode 1 sampai 22 Juni 2026, sistem memproses sekitar 162 ribu transaksi dengan tingkat keberhasilan layanan mencapai 100 persen. Infrastruktur juga tetap stabil saat menangani lonjakan lebih dari 50 ribu transaksi dalam satu jam.
“Alhamdulillah, infrastruktur kita kemarin dalam satu jam 50 ribu itu kita cukup stabil, artinya Insya Allah sistem sudah siap,” ungkapnya.
Meski demikian, Meutya mengingatkan bahwa ketangguhan sistem digital harus diimbangi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital.
Ia meminta seluruh pemerintah daerah ikut mengedukasi masyarakat agar hanya mengakses layanan pemerintah melalui kanal resmi berdomain .go.id, meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan, menolak segala bentuk pungutan yang mengatasnamakan bantuan sosial, serta selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima.
“Ketangguhan infrastruktur teknologi yang kita bangun di pusat tidak akan pernah cukup tanpa benteng pertahanan yang kuat di sisi masyarakat,” tegas Meutya.
Menkomdigi Meutya Hafid berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat menjadi fondasi bagi digitalisasi bantuan sosial yang semakin akuntabel, aman, dan memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.(Sumber)
