Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, menyebut Kementerian Agama (Kemenag) tidak pernah bersurat resmi ke Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII untuk membahas dan menyetujui pembagian alokasi tambahan 20 ribu kuota haji 2024.
Dia membantah soal kabar DPR sibuk pemilu sehingga permintaan pembahasan kuota tersebut tak dilakukan.
“Tidak sibuk (urusan pemilu), kita kalau ada urusan yang strategis dan penting, seharusnya Menteri Agama mengirim surat kepada Komisi VIII untuk dilakukan pembahasan dan persetujuannya,” kata Ace yang juga anggota Pansus Haji, di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (2/9).
“Kami hingga bulan Februari tidak pernah menerima surat resmi dari pihak Kementerian Agama untuk meminta persetujuan kepada Komisi VIII terkait kebijakan pengalihan kuota itu,” sambungnya.
Pada awalnya kuota haji Indonesia 221 ribu. Kuota tersebut sudah dibahas dan disepakati oleh Panja DPR RI.
Namun, lanjut Ace, ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Arab Saudi, Indonesia terdapat 20 ribu kuota tambahan.
Menurut Ace, DPR beserta dengan atau Komisi VIII beserta Kementerian Agama kembali menggelar rapat di Panja dan disepakati bahwa kuota Indonesia adalah 221 ribu plus tambahan 20 ribu, sehingga jumlahnya 241 ribu.
Saat itu, kata Ace, Panja menyepakati pembagian kuota, yakni 92 persen untuk haji reguler, dan 8 persen untuk haji khusus.
“Namun, tiba-tiba Kemenag setelah menyepakati soal kuota tambahan masuk dalam kuota secara keseluruhan, dia membuat kebijakan baru di mana kuota tambahan itu dibagi dua sama dia, yaitu 10 ribu untuk haji khusus, 10 ribu untuk haji reguler, itu yang kami nilai bahwa dia Kementerian Agama telah menyalahi kesepakatan,” ungkap Ace.
Hal tersebut menjadi salah satu yang saat ini tengah didalami di Pansus Haji DPR RI yang tengah bekerja. Hari ini, Pansus mendengarkan keterangan dari biro travel haji khusus. Kegiatan berlangsung tertutup dengan tujuan agar biro travel berani buka-bukaan.(Sumber)
