Jaringan Petani Persada Nusantara (JPPN) menggelar audiensi strategis dengan Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baharkam Polri) pada Rabu, 16 September 2026, di Ruang Rapat Utama Kabaharkam Polri, Jakarta. Dalam pertemuan ini fokus pada pembahasan sinergi penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) guna mendukung akselerasi swasembada serta kedaulatan pangan nasional.
JPPN dipimpin langsung Ketua Umumnya, Hasrat El Harun Tanjung, beserta jajaran pengurus pusat lainnya. Kehadiran organisasi kemasyarakatan yang menaungi para petani ini diterima dengan sangat baik oleh Kepala Korps Pembinaan Masyarakat (Kakorbinmas) Baharkam Polri, Irjen. Pol. Mardiyono, M.Si., beserta jajaran pejabat utama Baharkam Polri.
Dalam pengantarnya, Hasrat El Harun Tanjung, memaparkan mendalam mengenai kiprah dan komitmen organisasi dalam mengawal ketahanan pangan nasional. JPPN memposisikan diri sebagai garda terdepan di sektor hilir dan hulu pertanian untuk mewujudkan kemandirian serta kedaulatan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.
Mendukung pernyataan tersebut, Juru Bicara sekaligus Humas JPPN, Santiamer Silalahi, memaparkan analisis komprehensif mengenai empat poin krusial terkait kerawanan kamtibmas dan tantangan hukum yang kerap dihadapi petani di lapangan dari fase hulu hingga hilir:
1. Fase Hulu (Tahap Persiapan): Maraknya dugaan peredaran benih di bawah standar (sub-standar) atau ilegal yang merugikan para petani secara finansial dan menurunkan produktivitas panen nasional secara signifikan.
2. Tahap Pemeliharaan: Ditemukannya indikasi peredaran pupuk palsu atau bermutu rendah di tingkat perdesaan. Kasus ini memicu frustrasi mendalam di kalangan petani dan berpotensi memicu konflik sosial internal di dalam kelompok tani.
3. Tahap Pasca-Panen: Tingginya kerentanan psikologis dan ekonomi yang dihadapi petani akibat anjloknya harga komoditas saat panen raya, yang diperparah oleh adanya praktik intimidasi serta monopoli harga dari spekulan atau tengkulak nakal.
4. Tahap Pergudangan dan Logistik: Meningkatnya risiko kriminalitas, khususnya pencurian hasil bumi akibat penumpukan gabah di area terbuka. Hal ini terjadi karena keterbatasan armada angkutan logistik milik pemerintah daerah maupun pusat.
Sebagai langkah konkret atas permasalahan tersebut, JPPN menyerahkan draf Memorandum of Understanding (MoU) tentang Sinergitas Penguatan Keamanan dan Pembinaan Masyarakat Petani. Melalui payung hukum formal ini, JPPN berharap dapat mengoptimalkan peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di desa-desa sebagai detektor dini (early warning system) sekaligus penengah (mediator) jika terjadi konflik sosial di sektor pertanian.
Mewakili Kepala Baharkam Polri, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen. Pol. Mardiyono, S.I.K., M.Si. menyambut baik seluruh usulan serta masukan strategis yang disampaikan JPPN. Baharkam menegaskan akan segera meneruskan poin-poin audiensi ini kepada jajaran personel di lapangan agar mendapat atensi khusus.
Untuk menindaklanjuti draf MoU yang diajukan Kabaharkam menyarankan agar JPPN segera mengirimkan surat resmi yang ditujukan kepada Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Kapolri.
Dalam kesempatan yang sama, Irjen. Pol. Mardiyono turut mempertegas batasan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) kepolisian di sektor pertanian demi menjaga transparansi kerja:
“Fokus penuh kami di Baharkam, khususnya melalui fungsi Binmas, adalah memberikan pembinaan, penyuluhan, dan pendampingan kepada para petani. Kami ingin memastikan petani dapat bekerja menggarap lahan mereka dengan aman, tenang, dan bebas dari rasa cemas maupun intimidasi. Sementara itu, untuk segala bentuk pelanggaran hukum, tindak pidana penipuan pupuk, maupun kejahatan spekulan di lapangan, penegakan hukum sepenuhnya akan dieksekusi oleh rekan-rekan dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri,” ujar Kakorbinmas.
Melalui kemitraan ini, JPPN menyatakan kesiapan penuhnya menjadi mitra strategis Polri berbasis Pemolisian Masyarakat (Polmas). “JPPN berkomitmen menjadi ‘mata dan telinga’ kepolisian di garis depan perdesaan demi memitigasi konflik sosial, memberantas mafia pertanian, dan mewujudkan Indonesia yang berswasembada serta berdaulat pangan,” pungkas Hasrat El Harun Tanjung.
