Klaim swasembada pangan yang digaungkan pemerintah memantik tanda tanya serius di tengah publik. Di satu sisi, narasi surplus beras terus disampaikan. Namun di sisi lain, fakta impor yang belum lama terjadi serta penyusutan lahan pertanian justru menghadirkan kontradiksi yang tak bisa diabaikan.
Ketua Umum Jaringan Petani Persada Nusantara (JPPN), Hasrat Tanjung, menilai kondisi ini perlu diuji secara jujur dan terbuka agar tidak menyesatkan persepsi publik. Hal ini ia sampaikan dalam konten podcast Ngopini yang dipandu Bang Annam, Ajo Gilang, dan Mas Rezha dengan judul, “Gawat! Petani Makin Langka, Lahan Pertanian Makin Kecil”.
“Kalau kita bicara swasembada pangan, ini memang cita-cita besar bangsa dan kita pernah mencapainya di era Presiden Soeharto. Tapi sekarang pertanyaannya sederhana: kapan terakhir kita impor beras? Data menunjukkan tahun 2024 kita masih impor. Lalu tiba-tiba dalam waktu singkat kita diklaim sudah surplus. Ini harus diuji, jangan sampai kita hanya sedang mengonsumsi narasi tanpa verifikasi,” tegas Hasrat.
Lebih lanjut, Hasrat menyoroti adanya kontradiksi antara klaim surplus dengan kondisi riil sektor pertanian yang justru mengalami tekanan serius, terutama dari sisi ketersediaan lahan. Ia menilai, penyempitan lahan pertanian yang terus terjadi setiap tahun seharusnya menjadi alarm keras, bukan malah diabaikan dalam narasi keberhasilan.
“Faktanya, hari ini kita hanya punya sekitar 7 juta hektare sawah dan setiap tahun terus beralih fungsi. Pertanyaannya, apakah dengan kondisi seperti itu produksi kita bisa melonjak drastis seperti negara maju semacam Jepang? Kalau tidak, lalu dasar klaim swasembada dalam dua tahun itu apa? Ini yang perlu divalidasi secara terbuka,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Hasrat juga mengkritisi ketimpangan antara kebutuhan nasional dan kapasitas cadangan beras yang dimiliki pemerintah. Ia menilai, angka-angka yang sering disampaikan ke publik belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan sistem pangan nasional secara menyeluruh.
“Kebutuhan beras kita sekitar 31 juta ton per tahun, sementara cadangan kita ada di kisaran 4 juta ton. Secara angka mungkin terlihat aman, tapi persoalannya tidak sesederhana itu. Kita punya keterbatasan serius di sektor penyimpanan. Bulog hanya mampu menampung sekitar 3 juta ton. Jadi di mana sisanya akan disimpan? Ini problem struktural yang jarang dibahas,” ungkapnya.
Tak berhenti pada kritik, Hasrat juga menawarkan perspektif alternatif dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menekankan pentingnya diversifikasi pendekatan pertanian, termasuk mengoptimalkan potensi ladang non-irigasi yang selama ini kurang mendapat perhatian serius.
“Kita terlalu fokus pada sawah beririgasi, padahal kita punya potensi besar di ladang. Ada varietas padi gogo yang sejak dulu sudah dikenal nenek moyang kita sebagai padi ladang. Ini bisa jadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada sistem irigasi yang mahal dan kompleks. Jadi kalau mau bicara swasembada pangan secara serius, pendekatannya harus lebih luas dan adaptif,” pungkas Hasrat.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa isu swasembada pangan berkaitan erat dengan konsistensi kebijakan, kesiapan infrastruktur, dan transparansi data kepada publik.
Kalau kamu ingin melihat langsung bagaimana Hasrat Tanjung membedah data, menguji klaim swasembada, dan membuka sudut pandang yang jarang diangkat ke publik, tonton perbincangan lengkapnya di podcast Ngopini melalui link berikut ini https://www.youtube.com/@NgopiniPodcast. Diskusinya tajam, datanya berbicara, dan bisa jadi akan mengubah cara pandangmu soal kondisi pangan Indonesia hari ini.
