Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membagikan pengalaman unik pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 dengan strategi “rem dan gas” saat menjadi pembicara di Singapura, Senin (29/08/2022).
Strategi tersebut mulai diterapkan saat Airlangga ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mengepalai Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pada Juli 2020.
“Di dalam komite ini kami memutuskan dan segera menerapkan apa yang kami sebut sebagai kebijakan ‘rem dan gas’ untuk menjaga keseimbangan antara menyelamatkan nyawa dan menjaga penghidupan [ekonomi],” kata Airlangga saat memberi kuliah umum di S Rajaratman School of International Studies (RSIS).
Pedal rem diinjak untuk menjaga keselamatan rakyat dengan tujuan akhir menghentikan penyebaran virus Covid-19, dan pedal gas ditekan jika situasi memungkinkan untuk memulihkan aktivitas perekonomian nasional, ujarnya.
Terlihat simpel, penerapan strategi ini sebetulnya membutuhkan kerja kolosal dan koordinasi lintas sektoral yang rumit untuk penyediaan fasilitas tes diagnosis, tes genomic untuk mendeteksi penyebaran varian baru, pengadaan vaksin, pengalokasian 40% tempat tidur rumah sakit khusus bagi pasien Covid-19, penambahan tenaga kesehatan, dan sentralisasi program isolasi pasien Covid-19, papar Airlangga.
Selain itu pemerintah juga mengembangkan aplikasi PeduliLindungi yang bermanfaat untuk melakukan penelusuran infeksi Covid-19 dan membatasi mobilitas masyarakat di tengah pandemi.
Di sisi lain pemerintah harus menjaga roda perekonomian tetap berputar karena pandemi telah membuat banyak pusat perbelanjaan dan pabrik tutup, sementara angka pengangguran dan kemiskinan melonjak tajam.
“Presiden memberi saya mandat untuk memimpin KPC-PEN dan dengan segera portofolio saya sebagai Menko Perekonomian melebar dari sebelumnya mengkoordinasi sembilan menteri ekonomi menjadi tugas koordinasi praktis untuk semua kementerian di kabinet, Polri, TNI, dan pemerintah daerah,” kata Airlangga.
Pemerintah juga dituntut untuk menerbitkan sejumlah undang-undang dan peraturan baru untuk memberi ruang fiskal yang fleksibel dalam menghadapi tantangan bidang kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19, imbuhnya.
Indonesia harus melakukan inovasi dan mengadopsi strateginya sendiri karena masalah yang dihadapi sangat unik dan lebih rumit dibandingkan banyak negara lain.
Misalnya, di awal program disebutkan target vaksinasi untuk lebih dari 270 juta penduduk di 34 provinsi, di lebih dari 500 kota dan kabupaten, dan di lebih dari 17.000 pulau.
Setelah lebih dari dua tahun bergulat melawan pandemi dan meskipun perjuangan belum tuntas, rakyat Indonesia untuk pertama kali sejak 2019 akhirnya bisa berkumpul bersama keluarga dan teman-teman untuk merayakan Idul Fitri, hari kemerdekaan, dan aktivitas lainnya, kata Airlangga.(Sumber)
