WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama jajaran pengajar militer untuk mengevaluasi total skema pelatihan dasar Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih. Evaluasi ini dinilai mendesak menyusul adanya laporan mengenai tiga orang peserta yang meninggal dunia saat mengikuti jalannya pelatihan tersebut.
Dave mengaku berduka cita atas meninggalnya tiga peserta program calon pengelola Kopdes dan Kampung Nelayan Merah Putih tersebut. Ia menegaskan, masukan publik terkait insiden ini harus diterima sebagai momentum untuk menyempurnakan program strategis negara tersebut.
“Kita menyampaikan turut berduka cita yang amat dalam atas meninggalnya tiga peserta SPPI tersebut. Bilamana harus ada yang diperbaiki, ada yang diubah, ya itu adalah masukan yang harus diterima untuk menyempurnakan program tersebut, sehingga program yang dibuat untuk kepentingan bangsa dan masyarakat ini benar-benar bisa berjalan,” ujar Dave melalui keterangannya, Kamis (25/6/2026).
Dave menyatakan, berdasarkan informasi awal yang diterimanya, seluruh proses rekrutmen termasuk skrining kesehatan para peserta sebenarnya telah dilalui sesuai prosedur yang berlaku. Kendati pelatihan yang diberikan oleh instruktur TNI merupakan materi dasar (basic training), Dave menilai aspek beban fisik harus dihitung ulang.
Politisi Partai Golkar ini menekankan bahwa kurikulum latihan lapangan tersebut sejak awal harus didesain khusus agar adaptif dan hanya dieksekusi oleh peserta yang memiliki tingkat kebugaran tertentu.
“Nah ini pelatihan ini kan pelatihan sangat basic, sangat dasar. Akan tetapi memang harus memang didesain untuk dilaksanakan kepada mereka yang memiliki kondisi fit tertentu. Jadi hal itu harus menjadi masukan agar bisa terus diperbaiki hingga disempurnakan ke depannya,” ujar Dave.
Di sisi lain, Dave juga merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sempat membanggakan fenomena prajurit tentara di Indonesia yang turun langsung ke sawah guna mengawal program ketahanan pangan nasional. Ia menolak anggapan sebagian pihak yang menilai pelibatan masif personel militer di ruang sipil ini sebagai bentuk kembalinya Dwifungsi ABRI ala era Orde Baru. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk optimalisasi kehadiran TNI sebagai pilar kedaulatan di luar sektor keamanan konvensional.
“Tentu menjadi satu kebanggaan bahwa tentara Indonesia ini bukannya kita kembali ke dwifungsi Orde Baru, akan tetapi justru mengoptimalkan kehadiran TNI untuk benar-benar menjadi tulang punggung bangsa, menegakkan kedaulatan di berbagai macam sektor,” tegasnya.
Dave menambahkan bahwa di era modern, spektrum ancaman negara telah bergeser secara masif. Oleh sebab itu, pelibatan TNI dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan nasional di sektor-sektor krusial lainnya yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
“Karena kan kedaulatan itu kan ada kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan digital. Nah di sinilah fungsi-fungsi TNI itu benar-benar dioptimalkan,” pungkas Dave.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) membenarkan seorang peserta wanita Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk program Kampung Nelayan Merah Putih (SPPI KNMP) Tahun 2026 atas nama Novia Rahmadhani Sihotang meninggal dunia usai menjalani pendidikan di Satuan Pendidikan (Satdik) Pusbahasa Kodiklatau, Jakarta.
Kematian Novia menambah deretan peserta sipil yang gugur dalam program pembekalan bentukan Kemhan tersebut. Sebelum Novia, dua peserta Program SPPI yang dipersiapkan menjadi pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) juga dinyatakan meninggal dunia saat mengikuti latsarmil.
Kedua peserta tersebut ialah Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq. Rico menjelaskan Anisa meninggal dunia akibat heat stroke saat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan (Satdik) Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan.
(Sumber)
