Fraksi Partai NasDem di DPR RI periode 2024–2029 memperlihatkan potret kontras yang begitu tajam ketika membedah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang mereka sampaikan. Dari barisan legislatornya, ada yang melaporkan harta ratusan miliar rupiah dengan portofolio usaha dan investasi yang berlapis, namun ada juga yang hanya mencatatkan aset di bawah Rp1 miliar.
Kontras ini memperlihatkan latar belakang yang sangat beragam, mulai dari pengusaha besar dengan jaringan bisnis lintas sektor hingga politisi yang berangkat dari akar rumput dengan kekayaan terbatas.
Di pucuk daftar kekayaan, Rachmat Gobel menempati posisi pertama dengan laporan harta Rp451,55 miliar. Figur ini dikenal bukan hanya sebagai Wakil Ketua DPR RI, tetapi juga pengusaha yang sudah lama menancapkan pengaruhnya di dunia industri nasional.
Sebelum terjun ke politik, Gobel merupakan generasi penerus dari perusahaan besar elektronik yang namanya sudah mengakar di pasar Indonesia. Asetnya terbentang dari tanah dan bangunan bernilai tinggi, kepemilikan saham, surat berharga, hingga simpanan kas dalam jumlah besar.
Tidak heran jika publik melihat Gobel sebagai sosok yang menjembatani dunia usaha dengan politik. Namun justru di titik inilah muncul kebutuhan pengawasan publik yang lebih ketat, sebab pengaruh besar di parlemen sekaligus harta yang berlimpah berpotensi melahirkan tumpang tindih kepentingan jika tidak dikawal dengan transparan.
Tak jauh dari Gobel, ada nama I Nengah Senantara dengan kekayaan Rp342,34 miliar. Politisi asal Bali ini juga berlatar belakang pengusaha dan aktif menyoroti isu-isu terkait BUMN dan daya saing ekonomi nasional.
Aset yang dilaporkannya didominasi oleh tanah dan bangunan, investasi sektor riil, serta kepemilikan usaha yang menjadi fondasi kekayaannya. Penempatannya dalam isu-isu ekonomi membuat peran Senantara tidak bisa dilepaskan dari dinamika bisnis dan regulasi negara.
Ahmad Sahroni menyusul di posisi ketiga dengan laporan harta Rp328,91 miliar. Sosoknya dikenal luas sebagai “Crazy Rich Tanjung Priok” karena perjalanan hidupnya yang dramatis: dari anak kampung dengan latar keluarga sederhana hingga menjadi pengusaha sukses. Ia membangun kekayaannya lewat bisnis distribusi bahan bakar, otomotif, hingga properti.
Catatan LHKPN-nya memperlihatkan dominasi aset berupa saham perusahaan, tanah dan bangunan, serta koleksi kendaraan mewah yang nilainya fantastis. Sahroni kini menempati kursi di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, sebuah posisi yang berimplikasi langsung pada penegakan hukum nasional.
Dengan latar belakang usaha yang kuat di sektor energi dan properti, kehadirannya di ranah hukum justru menarik karena membuka ruang bagi pengawasan lebih lanjut terkait potensi konflik kepentingan. Namun sayang, tampaknya karir politik Ahmad Sahroni mulai mandeg di tahun 2025 ketika ia menjadi sasaran amarah rakyat akibat perkataan yang tak pantas. Akibatnya, Sahroni dinonaktifkan oleh Partai Nasdem sebagai anggota DPR RI.
Nama lain yang juga mencuri perhatian adalah Rico Sia, legislator asal Papua Barat, dengan laporan kekayaan Rp220,06 miliar. Ia ditempatkan di Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, riset, dan industri.
Penugasan ini penting mengingat Papua Barat kaya akan sumber daya alam, khususnya tambang dan energi. Aset Rico Sia mayoritas berasal dari kepemilikan properti serta investasi sektor perdagangan. Posisinya di komisi strategis sekaligus latar kekayaannya membuatnya menjadi figur yang patut diawasi publik, agar fungsi legislatifnya tetap berjalan sesuai kepentingan rakyat, bukan kepentingan bisnis semata.
Menggenapkan jajaran lima besar, ada Felly Estelita Runtuwene dengan total harta Rp140,47 miliar. Politisi asal Sulawesi Utara ini menempati kursi penting di Komisi IX yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi. Felly dikenal aktif mendorong isu-isu kesehatan publik dan perlindungan tenaga kerja, terutama pasca pandemi yang memperlihatkan kelemahan sistem kesehatan nasional.
Catatan LHKPN miliknya menunjukkan aset berupa tanah dan bangunan, surat berharga, serta simpanan kas dalam jumlah besar. Dengan profil kekayaan yang kuat dan posisi politik yang strategis, Felly menjadi salah satu tokoh perempuan NasDem dengan pengaruh yang signifikan di Senayan.
Namun, kontras mencolok terlihat ketika kita menengok ke sisi bawah daftar. Subardi tercatat memiliki harta Rp3,55 miliar, jumlah yang sangat jauh dari koleganya di barisan atas. Kekayaannya sebagian besar berasal dari tanah dan bangunan di daerah asal serta simpanan kas. Arjuna Sakir melaporkan harta Rp2,82 miliar.
Sebelum menjadi anggota DPR, ia berkarier di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menjadikannya figur dengan latar belakang birokrasi dan keuangan negara. Asetnya relatif terbatas jika dibandingkan dengan pengusaha besar yang duduk satu fraksi dengannya.
Lebih rendah lagi, ada Cheroline Chrisye, anggota DPR dari Papua Barat, dengan kekayaan Rp2,28 miliar. Meski harta yang dimilikinya relatif kecil, perannya cukup strategis karena ia ditempatkan di Komisi XII yang membidangi energi, lingkungan hidup, dan investasi.
Sektor yang diawasi komisi ini bersinggungan langsung dengan kekayaan sumber daya alam, sehingga keterlibatan legislator dengan harta sederhana justru bisa memberi warna baru jika ia mampu menjaga integritas.
Nurhadi menempati posisi berikutnya dengan laporan harta Rp1,38 miliar, sementara Rahmawati Herdian berada di posisi paling buncit dengan Rp889,3 juta. Aset mereka kebanyakan berupa tanah dan bangunan sederhana, kendaraan pribadi, serta simpanan kas terbatas.
Spektrum kekayaan ini sekaligus mencerminkan keragaman latar belakang politikus NasDem. Di satu sisi ada pengusaha besar dengan aset ratusan miliar rupiah dan jaringan bisnis internasional, di sisi lain ada politisi lokal dengan kekayaan terbatas namun membawa aspirasi akar rumput.
Keduanya sama-sama memainkan peran di parlemen, duduk di komisi yang berbeda, dan terikat pada kewajiban melayani rakyat. Namun publik perlu mencermati lebih jauh, sebab penugasan di komisi yang membidangi sektor strategis seperti energi, BUMN, atau industri kerap bersinggungan langsung dengan kepentingan bisnis pribadi para legislator kaya.
Di sinilah pentingnya LHKPN: sebagai instrumen transparansi dan pengawasan. Dengan membandingkan profil harta anggota DPR dan posisi politiknya, masyarakat dapat menilai sejauh mana potensi konflik kepentingan itu muncul.
Misalnya, Rico Sia dengan kekayaan ratusan miliar dan posisi di Komisi VII, atau I Nengah Senantara yang berlatar belakang pengusaha dan ditempatkan di isu-isu ekonomi. Publik berhak tahu apakah kebijakan yang mereka dorong benar-benar berpihak pada rakyat atau justru melindungi kepentingan bisnis pribadi.
Kontras antara Rachmat Gobel dengan harta Rp451,55 miliar dan Rahmawati Herdian dengan Rp889,3 juta memperlihatkan rentang sosial-ekonomi yang sangat lebar di tubuh Fraksi NasDem. Perbedaan ini bisa menjadi kekuatan jika dijalankan dengan integritas: pengusaha kaya membawa pengalaman dan jaringan internasional, sementara politisi sederhana membawa aspirasi rakyat kecil yang lebih membumi.
Kuncinya ada pada konsistensi mereka dalam menjaga transparansi dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Anggota Fraksi Nasdem DPR RI Terkaya dan Termiskin
Terkaya
Rachmat Gobel – Rp451.555.266.195
I Nengah Senantara – Rp342.341.461.531
Ahmad Sahroni – Rp328.914.784.272
Rico Sia – Rp220.067.000.000
Felly Estelita – Rp140.477.351.000
Termiskin
Subardi – Rp3.554.064.015
Arjuna Sakir – Rp2.826.786.990
Cheroline Chrisye – Rp2.286.748.516
Nurhadi – Rp1.384.000.000
Rahmawati Herdian – 889.300.000 {radaraktual}
