Kemerdekaan dan pembangunan bangsa tidak pernah lepas dari peran strategis pemuda. Hari ini, komitmen terhadap persatuan pemuda di Jawa Barat diuji kembali dengan gagalnya upaya rekonsiliasi dan penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan KNPI yang inklusif. Hal ini disampaikan Sekjen DPP KNPI, Ahmad Fauzan kepada RadarAktual.
“Musda KNPI Jawa Barat beberapa hari lalu Hanya Dihadiri Satu Kelompok DPP KNPI Saja,” tutur Ahmad Fauzan.
Menurut Fauzan, pemuda adalah motor penggerak utama perubahan sosial dan pembangunan bangsa. Kesinambungan pembangunan kepemudaan hanya dapat terwujud apabila ekosistem kepemudaan didasari oleh semangat gotong royong, kolaborasi, dan persatuan yang kokoh.
“Sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) adalah kunci utama untuk memastikan program-program peningkatan kapasitas pemuda berjalan secara efektif, berkesinambungan, dan tepat sasaran,” kata Fauzan
Sangat disayangkan, ungkap Fauzan, rencana penyelenggaraan Musda Persatuan KNPI di Jawa Barat justru tak berjalan dan proses Musda yang ada memaksakan hanya mengakomodasi dan menghadirkan satu pihak atau satu unsur DPP KNPI saja. Hal ini menunjukka Pemerintah Provinsi Jawa Barat gagal melihat, membaca, dan merespons realitas serta dinamika kepemudaan yang majemuk, baik di tingkat daerah maupun nasional secara komprehensif dan adil.
“Padahal Calon Ketua nya saat itu adalah Seorang Birokrat Pemprov Jabar Bernama Bayu Yang Menjabat Sebagai Kabag Protokol Biro Adpim Pemprov Jawa Barat,” Fauzan menjelaskan.
Fauzan melanjutkan, dinamika internal di tingkat DPP KNPI yang telah berlangsung berkepanjangan seharusnya disikapi Pemerintah Daerah secara bijaksana, objektif, dan berdiri di atas semua kelompok.
Pemprov Jabar tidak boleh terjebak dan bertindak sebagai alat legitimasi bagi kelompok atau faksi tertentu saja, sementara di sisi lain menafikan eksistensi, hak, serta kekuatan kelompok pemuda lainnya yang juga bagian sah dari dinamika kepemudaan.
“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi pengayom bagi seluruh elemen pemuda tanpa terkecuali,” ujar Fauzan
Untuk Itu, Fauzan menyebut DPP KNPI Mendunia menyampaikan sejumlah fakta, tuntutan dan desakan. Pertama, dipilihnya saudara Bayu menjadi Ketua KNPI Jawa Barat hanya mewakili satu kelompok KNPI saja, bukan mewakili Seluruh KNPI yang ada.
“Kedua, menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bersikap netral dan merangkul seluruh faksi kepemudaan yang ada demi terciptanya kondusivitas daerah,” lanjut Fauzan.
Ketiga, DPP KNPI Mendunia mendorong dilakukannya evaluasi total terhadap kebijakan fasilitasi kepemudaan agar berpijak pada prinsip keadilan dan persatuan sejati, bukan keberpihakan golongan.
“Keempat, kami juga menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung semua pihak yang berdinamika, mengingat masing masing DPP KNPI memiliki Kepengurusan DPD KNPI di Jawa Barat,” pungkas Fauzan.
