Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar Sandi Fitrian Noor mendesak agar rencana implementasi kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, dan hasil sembelihan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) diikuti dengan perbaikan dan kesiapan sistem, sehingga tidak merugikan bagi pelaku UMK.
Sebab, Sandi melihat kesenjangan kapasitas antar wilayah masih menjadi tantangan nyata.
Menurutnya, sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal, termasuk Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), belum tentu menjangkau UMK secara merata hingga ke daerah-daerah di luar Jawa.
“Di Kalimantan Selatan, banyak pelaku UMK yang usahanya kecil, mengandalkan warung dan produksi rumahan. Mereka bukan menolak aturan, tetapi sering terkendala hal-hal teknis seperti legalitas usaha, Nomor Induk Berusaha, sampai akses informasi tentang cara mendaftar. Kalau sanksi langsung diberlakukan tegas tanpa mempertimbangkan kondisi ini, yang dirugikan justru rakyat kecil yang ingin patuh tapi belum sempat,” ujar Sandi dalam siaran pers, Minggu (20/9/2026).
Sandi menyampaikan, pihaknya sebenarnya mengapresiasi komitmen pemerintah untuk menjadikan jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan negara kepada masyarakat.
Apalagi, kata dia, dasar hukumnya sudah jelas, dan pelaku usaha sudah diberi waktu bertahun-tahun untuk menyesuaikan diri.
“Tetapi niat baik ini harus dikawal dengan kesiapan sistem yang matang, bukan sekadar tenggat waktu di atas kertas,” ucapnya.
Sandi memaparkan, ada sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian serius menjelang pemberlakuan kewajiban ini, seperti masih adanya jarak waktu yang cukup jauh antara norma hukum yang telah berlaku sejak 2014 dengan instrumen penegakannya.
Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi Administratif baru diundangkan pada 5 Juni 2026, kurang dari lima bulan sebelum tenggat implementasi.
Kondisi ini, kata dia, menimbulkan pertanyaan, apakah aparat pengawas di lapangan benar-benar siap menegakkan aturan secara adil dan konsisten.
Selain itu, Sandi mengatakan, cakupan produk yang wajib bersertifikat halal pada tahap ini jauh lebih luas dibandingkan tahap sebelumnya, mencakup makanan dan minuman, hasil sembelihan, kosmetik, produk kimiawi dan rekayasa genetik, obat bahan alam, hingga barang gunaan sehari-hari, seperti perlengkapan ibadah dan alat tulis.
Perluasan cakupan ini berarti beban kepatuhan bagi UMK meningkat signifikan dalam waktu yang relatif singkat.
Sandi pun menilai pelaku UMK adalah pihak yang paling terdampak dari implementasi wajib sertifikasi halal ini.
Dia berpendapat, kemampuan perusahaan besar memenuhi kewajiban sertifikasi tentu berbeda dengan pedagang makanan rumahan, warung, katering, produsen kue, minuman, dan berbagai usaha kecil lainnya.
“Kita jangan menyamakan kapasitas perusahaan besar dengan pedagang kecil. Bagi perusahaan besar, biaya dan proses sertifikasi mungkin dapat dimasukkan ke dalam sistem compliance. Bagi UMK, tambahan biaya, dokumen, perubahan bahan baku, atau proses produksi dapat langsung memengaruhi modal dan kelangsungan usaha mereka,” kata Sandi.
Agar program wajib sertifikasi halal tidak merugikan kepentingan pelaku UMK, Sandi mengusulkan kepada Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menerapkan pendekatan penegakan hukum yang bertahap dan proporsional bagi pelaku UMK.
Misalnya berupa pembinaan dan peringatan tertulis sebelum sanksi administratif yang lebih berat seperti pencabutan izin usaha dan penarikan produk dari peredaran.
Sandi juga meminta agar BPJPH dan stakeholder lainnya seperti LPH, Auditor Halal serta pendamping proses halal untuk meningkatkan kapasitasnya secara lebih memadai hingga ke tingkat daerah.
Hal ini, menurut dia, penting untuk bisa memperkuat pengawasan pasca sertifikasi halal, sehingga tidak berhenti hanya sekadar dokumen administratif, tapi bisa menjamin konsistensi proses produksi dan menjamin terhadap perlindungan konsumen produk halal.
“Kami di Komisi VIII mendukung penuh visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Tetapi mendukung bukan berarti tanpa kritik. Kami ingin memastikan kebijakan ini berjalan adil, tidak menjadi beban baru bagi rakyat kecil, dan benar-benar memberi nilai tambah bagi pelaku usaha, bukan sekadar menambah persoalan administratif,” imbuh Sandi.
Dimulai Oktober 2026
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan produk impor tetap dapat masuk ke Indonesia saat tahap berikutnya kewajiban sertifikasi halal mulai berlaku pada 18 Oktober 2026.
Budi menjelaskan sertifikasi halal bukan merupakan ketentuan larangan dan pembatasan (lartas) impor.
Karena itu, kewajiban sertifikasi halal tidak menjadi syarat yang menghambat barang impor masuk ke Indonesia.
“Jadi, sertifikasi halal itu bukan lartas ya, bukan lartas impor. Artinya barang masuk impor masih boleh, tetapi ketika beredar ya itu harus dapat sertifikasi,” kata Budi seusai Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurut Budi, pemerintah telah berkoordinasi untuk mempersiapkan penerapan kewajiban sertifikasi halal, termasuk untuk produk impor yang akan beredar di dalam negeri.
Ia juga menilai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), khususnya Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, telah memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi halal.
“Saya pikir di Pak Haikal banyak memberikan kemudahan untuk melakukan sertifikasi. Saya pikir enggak ada masalah,” ujarnya.
Tahap berikutnya kewajiban sertifikasi halal mulai berlaku pada 18 Oktober 2026.
Ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
BPJPH menyebut cakupan tahap tersebut antara lain makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, kosmetik, produk kimiawi dan rekayasa genetik, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, serta sejumlah barang gunaan.(Sumber)
