Kebijakan “perangkap utang” China semakin mengkhawatirkan. Banyak negara miskin dan berkembang terancam gagal membayar pinjaman mereka lantaran situasi yang sulit, sementara Beijing enggan memberi keringanan.
Peneliti senior Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (Centris) AB Solissa mengatakan, sebagai salah satu negara kreditur bilateral terbesar dunia, China telah menggunakan program Belt and Road Initiatives (BRI) untuk memberikan pinjaman ke banyak negara miskin dan berkembang dengan dalih pembangunan infrastruktur.
Data tahun 2022 menunjukkan, negara-negara termiskin atau berkembang dunia sedikitnya tengah menghadapi utang sebesar 35 miliar dolar AS kepada negara kreditur sektor resmi dan swasta, dengan lebih dari 40 persen dari total jatuh tempo ke China.
Kendati begitu, kondisi ekonomi global akibat pandemi Covid-19 membuat sebagian besar negara peminjam mengalami kesulitan untuk membayar utang, bahkan berusaha melakukan restrukturisasi.
“Sekarang kan tagihannya banyak yang sudah jatuh tempo, dan pertanyaannya adalah, siapa yang harus membayarnya. Arah-arahnya sih negara-negara miskin atau berkembang bakalan gagal berjamaah bayar hutang China,” ujar AB Solissa dalam keterangannya yang diterima redaksi pada Jumat (3/3).
Dijelaskan AB Solissa, China perlu mengubah keputusannya agar lebih bijak. Seperti memberikan amnesty utang, menghapus sebagian atau mengurangi besaran utang kepada peminjam.
“Yang menjadi pertanyaannya, apakah China setuju untuk menghapus sebagian pembayaran atau mengurangi utang, seperti yang dilakukan oleh negara kreditur lain, seperti Amerika Serikat dan India?” tambahnya.
Sayangnya, ia mencatat, China terlihat sangat enggan berpartisipasi dalam gerakan moral tersebut. Salah satunya terlihat selama pertemuan kelompok G20 di India.
Padahal, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva mengungkap, 60 persen negara berpenghasilan rendah atau sedang hampir mengalami kesulitan membayar utang.
Sehingga jalan keluar terbaik masalah ini adalah mendorong kreditur pemerintah dan swasta untuk memberikan keringanan. Selah itu, organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia dapat membantu memberikan pinjaman dan bantuan.
Namun jika China menolak amnesty utang, ini menunjukkan bahwa Beijing tidak menerima tanggung jawab ekonomi dan moral sebagai pemimpin ekonomi global. Sementara kenyataannya, China juga tidak membutuhkan uang lantaran cadangan fiskal yang mereka miliki lebih dari 3 triliun dolar AS.
“Sejauh ini China hanya menawarkan untuk menangguhkan pembayaran utang selama beberapa tahun saja dan sangat jelas hal ini tidak memadai,” jelas AB Solissa.
Sehingga, menurut AB Solissa, penting untuk membawa China ke meja perundingan pada waktu yang tepat.(Sumber)
