Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Mahyudin menilai mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jangan hanya melempar isu soal Pilpres 2024 yang ditengarai akan diatur hanya ada 2 pasangan capres-cawapres.
“SBY menyoroti informasi adanya ketidakjujuran di Pemilu 2024 ini. SBY, bagaimanapun juga ia merupakan seorang mantan Presiden 2 periode, sehingga pandangannya perlu diperhatikan,” kata Mahyudin di Jakarta, Minggu (18/9/2022).
Mahyudin menjelaskan pandangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) itu harus menjadi masukan bagi KPU. KPU sebagai penyelenggara Pemilu –mulai dari proses pemungutan, perhitungan hingga rekapitulasi suara. KPU harus memastikan semua akan berjalan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.
Mahyudin menegaskan apa yang disampaikan SBY dalam pidatonya terkait potensi kecurangan tersebut tentu harus disertai data-data yang jelas.
“(Perlu ada) bukti-bukti yang membuatnya yakin akan ada kecurangan, terutama dalam Pilpres 2024. Jangan hanya melempar isu, apalagi ini merupakan isu sensitif menjelang tahun politik. Jangan sampai, karena isu ini kita menjadi saling curiga. Partai curiga kepada KPU dan pemerintah,” ujar Mahyudin.
Mengenai isu kecurangan Pemilu, lanjut Mahyudin, Partai Perindo selama ini selalu konsisten memperjuangkan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.
Terkait ambang batas Pilpres, Partai Perindo tidak ingin menjadikan isu terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) yang kini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Partai Perindo justru menyoroti persoalan lain yang lebih penting dalam keberhasilan kontestasi Pilpres 2024,” urainya.
Sebelumnya, SBY mengaku akan turun gunung menghadapi Pemilu 2024. Sebab, SBY mendengar kabar Pemilu 2024 bakal tidak jujur dan adil.
Hal itu disampaikan SBY dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat pada pekan lalu di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.
Pandangan SBY tersebut kemudian viral di media sosial.
“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil.”
“Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti hanya diinginkan oleh mereka hanya dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka.”(Sumber)
