Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global yang mendorong penguatan dolar AS. Strategi yang ditempuh mulai dari kerja sama pertukaran mata uang antarnegara (swap currency), diversifikasi pembiayaan negara, hingga intervensi di pasar obligasi Pemerintah.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) telah melaksanakan skema swap currency dengan sejumlah negara untuk memperkuat stabilitas rupiah.
“Yang sudah dilaksanakan BI terkait swap currency dengan China, Jepang dan Korea. Negara lain akan menyusul,” kata Airlangga di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Selain kerja sama pertukaran mata uang antarnegara, Pemerintah juga menyiapkan strategi pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam denominasi selain dolar AS, seperti yuan China dan yen Jepang.
“Langkah tersebut untuk menjaga tekanan terhadap dolar AS,” ucap mantan Menteri Perindustrian ini.
Menurut Airlangga, tekanan terhadap rupiah juga terjadi seiring pelemahan mata uang negara berkembang lainnya (emerging markets). Tingginya permintaan dolar AS saat ini dipengaruhi faktor musiman, seperti kebutuhan valuta asing untuk ibadah haji dan pembayaran dividen perusahaan pada kuartal II-2026.
Baca juga : Hasil Pendalaman KPK, Dua Ajudan Bantu Bupati Fadia Terima Gratifikasi
“Jadi, demand terhadap dolar AS tinggi,” tutur Airlangga.
Dia memastikan, Pemerintah terus memantau perkembangan nilai tukar dan membandingkannya dengan kondisi negara lain agar kebijakan yang diambil tetap terukur.
“Pelemahan kurs bukan hanya Indonesia, tetapi berbagai negara menghadapi hal yang sama. Kami monitor terhadap peer country juga,” katanya.
Airlangga menambahkan, Pemerintah tidak akan bersikap reaktif terhadap pergerakan harian rupiah dan tetap mengedepankan koordinasi dengan Bank Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Pemerintah mulai mengaktifkan instrumen stabilisasi pasar untuk menahan tekanan di pasar keuangan. Salah satunya melalui intervensi di pasar Surat Berharga Negara (SBN).
“Kita kan punya Bond Stabilization Fund (BSF) untuk menstabilkan nilai tukar, tapi belum fund semuanya. Sekarang kami aktifkan instrumen yang kami punya,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (13/5/2026).
Melalui BSF, Pemerintah akan menggelontorkan dana untuk mengintervensi pasar obligasi atau SBN guna mencegah harga surat utang jatuh saat terjadi tekanan jual dari investor.
Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar surat utang untuk mengurangi risiko capital loss investor asing dan menahan tekanan arus modal keluar.
Pelemahan rupiah terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global, mulai dari tingginya suku bunga AS hingga tensi geopolitik internasional yang mendorong penguatan dolar AS dan kenaikan permintaan aset aman (safe haven) di pasar global.
Nilai tukar rupiah di pasar spot sempat rebound pada awal perdagangan Rabu (13/5/2026). Rupiah dibuka di level Rp 17.515 per dolar AS atau menguat 0,08 persen dibanding penutupan hari sebelumnya di Rp 17.529 per dolar AS.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Nailul Huda mengingatkan Pemerintah mewaspadai potensi kenaikan inflasi impor (imported inflation) dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini seiring naiknya biaya distribusi global dan pelemahan rupiah.
Menurut Huda, tekanan harga diperkirakan mulai terlihat pada berbagai barang yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor, baik untuk bahan baku, bahan penolong, maupun barang konsumsi.
“Dampak awal mulai terlihat pada komoditas berbahan plastik dan produk kemasan yang mengalami kenaikan harga akibat pasokan yang terbatas dan biaya distribusi yang meningkat,” kata Huda kepada Rakyat Merdeka, Jumat (15/5/2026).
Dia mencontohkan, harga minyak goreng dengan kemasan plastik mulai mengalami kenaikan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian Pemerintah karena kenaikan biaya produksi berpotensi menekan daya beli masyarakat apabila tidak diantisipasi sejak dini.
“Pemerintah perlu menjaga kelancaran distribusi, memperkuat pasokan bahan baku domestik dan menjaga stabilitas nilai tukar agar tekanan harga tidak meluas ke berbagai sektor konsumsi,” ujarnya. (Sumber)
