Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perekonomian Indonesia sedang berada dalam momentum mencapai pertumbuhan 8% dalam jangka panjang. Kendati demikian, upaya mencapai target ini harus disokong oleh pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita punya momentum untuk menuju 8%, nah untuk mencapai ini daerah harus terus mendorong karena pusat itu agregat daerah. Jadi kalau daerahnya di bawah nasional tentu dia akan menjadi bandul ke bawah,” ungkap Airlangga, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah Tahun 2026 di Jakarta pada Senin (25/5/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61% pada triwulan I-2026. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 3.447,7 triliun pada triwulan I-2026.
Airlangga mengatakan, sejumlah daerah mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi karena disokong oleh kebijakan hilirisasi. Adapun pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi mencapai 6,95% pada triwulan I-2026.
Angka ini berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61%. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari sokongan industri ekstraktif.
“Namun kita juga harus melihat bahwa ini ke depan harus dijaga pasca industri nya dibangun, dia harus sustainable (berkelanjutan),” terang Airlangga.
Kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dinilai memberikan dorongan ke perekonomian daerah. Menurut dia, implementasi program pembiayaan UMKM di daerah dan digitalisasi keuangan daerah, mendorong dampak ekonomi di daerah, seperti peningkatan omzet UMKM 34%, dan pertumbuhan PAD 18-27% per tahun.
Pemerintah konsisten menjalankan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan kinerja UMKM. Pelaksanaan KUR tidak sebatas penyaluran kredit, tetapi menjadi instrumen peningkatan produktivitas, penciptaan nilai tambah, dan penguatan sektor-sektor prioritas nasional di daerah.
Hingga 30 April 2026, realisasi mencapai Rp 111,24 triliun terdiri atas KUR Rp 96,18 triliun (1,54 juta debitur), Kredit Program Perumahan (KPP) Rp 14,92 triliun (69.577 debitur), Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Rp 82,93 miliar (35 debitur), serta alat dan mesin pertanian (Alsintan) Rp 55,92 miliar (80 debitur).
“Penyaluran KUR terus harus digenjot dan tentunya ini diharapkan bisa mendorong perekonomian di daerah,” tutur Airlangga.
Pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat digitalisasi. Salah satu yang sedang didorong melalui dengan kerjasama pemerintah daerah dimana pusat membantu program untuk gig economy untuk program digital.
“Karena program digital ini marketnya saat sekarang ekonominya US$ 150 miliar dan di tahun 2030 bisa mencapai US$ 400 miliar untuk Indonesia saja,” terang Airlangga.(Sumber)
