CEO BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang juga Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan nasib dari Kementerian BUMN usai diluncurkannya Danantara.
Menurut dia, peran Danantara dengan Kementerian BUMN sangat erat. Hal ini seiring dengan kepemilikan Kementerian BUMN di perusahaan yang dikelola Danantara saat ini.
“Karena memang 99 persen kepemilikan ada di Danantara, tapi 1 persen kepemilikan saham seri A atau saham merah putih itu ada di Kementerian BUMN. Jadi tentu kita akan selalu merencanakan ini bersama-sama baik itu dalam rencana jangka pendek, menengah, dan panjang,” jelas Rosan, dikutip Rabu (26/2/2025).
Nantinya, menurut Rosan, peran Kementerian BUMN juga akan memastikan perjalanan Danantara ini lebih baik.
“Jadi kita akan berkolaborasi bersama terutama dalam hal peningkatan optimalisasi dari BUMN, dan BUMN itu sendiri,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, lembaga investasi yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada awal pekan ini akan mengelola seluruh perusahaan BUMN mulai akhir Maret. Saat ini, Danantara baru mengelola tujuh BUMN besar, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.
Hal ini diungkapkan Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria, usai peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin ( 24/2/2025).
“Seluruh BUMN masuk Danantara, jadi bukan hanya tujuh, (tapi) seluruhnya,” kata Dony.
Dia menerangkan rencana itu akan dilakukan bulan depan, usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Sebelum RUPS sudah harus pindah ke Danantara. Bulan Maret ini, akhir Maret ini,” jelas Dony.
Namun, menurutnya, Lembaga Pengelola Investasi/Indonesia Investment Authority (INA) yang sudah dibentuk sebelumnya belum akan menjadi bagian dari Danantara.
“Iya (terpisah),” katan Dony tanpa menjelaskan lebih lanjut.(Sumber)
