Politiknesia.com

Mukhtarudin Dukung Pengembangan Bioavtur Berkelanjutan Oleh Pemerintahan Prabowo

Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan mengembangkan bahan bakar pesawat (bioavtur) yang berkelanjutan.

“Saya kira pengembangan bioavtur Ini sebagai bagian dari kita yang terus memprioritaskan upaya transisi energi menuju sumber daya yang ramah lingkungan,” beber Mukhtarudin, Kamis 14 November 2024.

Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI ini pun mendorong Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang berencana menerapkan menerapkan kebijakan mandatori Bagi PT Pertamina dalam produksi bioavtur tersebut.

“Mengingat langkah ini juga sangat penting guna mendorong percepatan pengembangan bioavtur di dalam negeri,” ujar Mukhtarudin.

Untuk itu, Politisi Dapil Kalimantan Tengah ini berharap ke depannya Indonesia harus memanfaatkan sumber daya domestik khususnya minyak sawit untuk dimanfaatkan sebagai upaya membangun kemandirian energi nasional.

“Fraksi Golkar DPR RI berhadap dengan terobosan ini dapat berdampak pada pengurangan ketergantungan energi dari impor, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Negara,” pungkas Mukhtarudin.

Arahan Presiden Prabowo

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar Indonesia segera memulai pengembangan bioavtur untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

“Presiden memerintahkan agar kita perlahan-lahan sudah mulai masuk mengembangkan bioavtur karena kalo tidak, negara lain yang akan membangun bioavtur ini. CPO-nya dari kita, minyak jelantahnya dari kita,” ucap Bahlil.

Selain pengembangan bioavtur, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah mempercepat transisi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menuju biodiesel dengan kadar campuran minyak sawit mentah (CPO) yang lebih tinggi.

Salah satu target utama adalah meningkatkan bauran biodiesel dari B35 menjadi B40 pada 2025, dan penerapan B50 pada 2026.

“Dengan mencapai target B50 pada 2026, Indonesia akan semakin mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Pada 2050, Indonesia diharapkan dapat berhenti sepenuhnya dari impor solar,” pungkas Bahlil Lahadalia.

(Sumber)