Menteri Luar Negeri Myanmar Than Swe telah memberi tahu negara-negara tetangga bahwa pemerintah junta berencana menggelar pemilihan umum pada 2025.
Kepada wartawan, Kamis (19/12/2024), Menlu Thailand Maris Sangiampongsa menyebut informasi itu disampaikan Than Swe kepada para pejabat tinggi lima negara yang menghadiri pertemuan di Bangkok.
Pertemuan itu diikuti oleh pejabat senior dari Thailand, China, India, Bangladesh, dan Laos.
“Menlu Myanmar menguraikan peta jalan politik dan kemajuan persiapan pemilihan umum, termasuk sensus penduduk dan pendaftaran 53 partai politik,” kata Sangiampongsa seperti dikutip dari Bangkok Post, Jumat (20/12/2024).
“Dia mengatakan ada niat untuk mengundang pengamat asing, seperti dari negara-negara tetangga,” lanjut Menlu Thailand itu.
Pertemuan berikutnya dengan para menteri luar negeri dan perwakilan negara-negara tetangga Myanmar dijadwalkan pada Jumat (20/12/2024), dan akan dihadiri oleh beberapa anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Myanmar terjerat konflik yang meluas sejak kudeta pada 2021. Junta menghadapi perlawanan signifikan dari kalangan kelompok etnis bersenjata dan pasukan pro demokrasi termasuk Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) Myanmar –sayap bersenjata Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar.
Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) awal bulan ini menyerukan ‘penyesuaian arah’ dalam tanggapan internasional terhadap krisis yang meningkat di Myanmar, sementara jumlah korban jiwa di kalangan warga sipil di negara itu kini melebihi 6.000 orang.
Pada November, jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengumumkan bahwa kantornya sedang mengajukan penerbitan surat perintah penangkapan terhadap kepala junta Myanmar Min Aung Hlaing atas deportasi dan penganiayaan terhadap Muslim Rohingya.(Sumber)
