Presiden Kolombia Gustavo Petro mengguncang panggung diplomasi global setelah visa Amerika Serikat (AS) miliknya resmi dicabut. Dalam respons keras, Petro tak hanya mengecam Washington, tapi juga secara gamblang menyerukan agar markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera direlokasi dari New York, AS.
Langkah pencabutan visa oleh AS, menurut Petro, adalah pelanggaran serius terhadap prinsip imunitas yang menjadi landasan kerja PBB dan mencerminkan ketidakpatuhan AS terhadap hukum internasional. Seruan relokasi markas PBB ini jelas menjadi sorotan tajam dan menempatkan Kolombia di garis depan kritik terhadap kebijakan luar negeri AS.
Protes Palestina dan Sanksi Washington
Insiden ini bermula dari aksi demonstrasi yang diikuti Presiden Petro pada Jumat (26/9/2025) waktu setempat. Di luar markas PBB, ia lantang menyuarakan dukungannya terhadap Palestina dan mendesak tentara AS agar ‘tidak mengarahkan senjata mereka ke kemanusiaan’.
“Lawan perintah Trump! Patuhi perintah kemanusiaan!” seru Petro di tengah massa, secara eksplisit menentang kebijakan yang dijalankan Presiden AS Donald Trump.
Departemen Luar Negeri AS merespons cepat. Pada hari yang sama, melalui media sosial, mereka mengumumkan pencabutan visa Petro, menyebut tindakannya ‘sembrono dan provokatif’.
Presiden Kolombia, yang kini kehilangan akses visanya, menyatakan ketidakpeduliannya terhadap sanksi tersebut, sembari menekankan kembali status imunitas penuh yang seharusnya dimiliki para kepala negara saat menghadiri Sidang Umum PBB.
Kritik Keras atas Sikap AS terhadap Hukum Internasional
Petro tidak berhenti di situ. Ia memanfaatkan platform media sosial X pada Sabtu (27/9/2025) untuk melancarkan kritik lebih mendalam. Presiden Kolombia itu menuding Washington berupaya menghalangi perwakilan Otoritas Palestina untuk menghadiri Sidang Umum PBB.
Menurutnya, menolak masuknya perwakilan Palestina dan mencabut visanya —hanya karena ia meminta tentara AS dan Israel untuk tidak mendukung aksi yang dikategorikan sebagai genosida— adalah bukti nyata bahwa pemerintah AS tidak lagi menghormati hukum internasional.
Presiden Petro juga secara khusus meminta Presiden Trump untuk meninjau ulang dukungan militernya terhadap Israel di Gaza. Ia menegaskan bahwa AS tidak akan pernah meraih kejayaan ‘dengan membunuh bayi-bayi yang tak berdaya’, sebuah pernyataan yang mempertegas sikap Kolombia dalam isu kemanusiaan di Gaza.
Implikasi Seruan Relokasi Markas PBB
Seruan Presiden Kolombia Gustavo Petro agar markas PBB dipindahkan dari New York bukanlah sekadar gertakan politik. Ini mencerminkan frustrasi mendalam sebagian komunitas internasional terhadap dominasi dan interpretasi AS atas hukum internasional serta prinsip imunitas diplomatik.
Jika visa Presiden Kolombia bisa dicabut secepat itu, hal ini dikhawatirkan dapat dijadikan preseden yang melemahkan peran PBB sebagai forum netral. Relokasi Markas PBB ke negara lain dapat menjadi opsi radikal namun logis untuk memastikan netralitas dan perlindungan penuh bagi semua delegasi yang berpartisipasi, bebas dari tekanan politik negara tuan rumah.
Tindakan AS terhadap Presiden Kolombia Gustavo Petro ini bisa memicu perdebatan serius tentang masa depan dan independensi organisasi global tersebut.(Sumber)
