Pemerintah Malaysia secara resmi menyatakan sikap tidak akan berkompromi terhadap inisiatif pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Negeri Jiran itu memilih untuk tetap setia mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai poros utama penjaga perdamaian global.
Sikap keras tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Lukanisman bin Awang Sauni di hadapan Dewan Rakyat, Parlemen Malaysia, Kamis (5/2/2026). Ia pun menegaskan bahwa Malaysia tidak akan membiarkan peran multilateralisme PBB digerus oleh kepentingan sepihak.
Menolak Dominasi Sepihak
Lukanisman menjelaskan bahwa kekhawatiran parlemen mengenai potensi Board of Peace sebagai pengganti PBB adalah hal yang beralasan. Malaysia mencatat, setidaknya ada 12 negara besar –termasuk Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan Inggris– yang telah menyatakan penolakan serupa.
Prancis, misalnya, secara frontal menolak badan tersebut karena dianggap merusak tatanan multilateralisme. Belum lagi soal ‘mahar’ keanggotaan sebesar US$1 miliar (sekitar Rp16,8 triliun) yang dinilai tidak masuk akal.
“China dan Rusia bahkan melontarkan kritik pedas. Mereka melihat inisiatif ini sebagai strategi terukur untuk mengesampingkan Dewan Keamanan PBB melalui platform yang dikendalikan secara unilateral oleh AS,” ujar Lukanisman dengan nada lugas.
Prinsip Tak Tergoyahkan soal Palestina
Bagi Malaysia, penolakan ini juga berkaitan erat dengan prinsip mereka terhadap isu Palestina. Lukanisman menekankan bahwa masalah Palestina bukan sekadar persoalan agama, melainkan masalah kemanusiaan yang mendasar.
Malaysia tetap menuntut hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, termasuk berdirinya negara berdaulat berdasarkan perbatasan pra-1967 dengan Baitulmaqdis (Yerusalem) Timur sebagai ibu kotanya.
“Kami tidak akan mengorbankan pendirian berprinsip ini hanya demi kursi di meja perundingan yang tidak menjamin keadilan sejati. Perjuangan Palestina adalah perjuangan kita semua, dan kemenangan mereka adalah kemenangan kemanusiaan,” tegas Lukanisman.
Maksimalkan Jalur Diplomasi yang Ada
Ketimbang bergabung dengan badan baru yang sarat kepentingan politik AS, Malaysia memilih untuk terus memperkuat suara melalui jalur formal yang sudah ada, seperti PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), hingga ASEAN.
Langkah Malaysia ini mengirimkan pesan kuat kepada Washington bahwa tatanan dunia tidak bisa dibeli atau diatur hanya oleh satu negara. Komitmen pada PBB dianggap sebagai harga mati bagi keamanan kolektif internasional yang adil dan transparan.(Sumber)
