Sikap keras ditunjukkan Istana Élysée menyikapi bara api yang kian berkobar di Timur Tengah. Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka menyatakan bahwa operasi militer yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran adalah tindakan yang melanggar hukum internasional.
Dalam pidato televisi yang disiarkan pada Selasa (3/3/2026), Macron menegaskan posisi Paris yang tidak dapat membenarkan agresi tersebut. Baginya, langkah sepihak Washington dan Tel Aviv bukan hanya soal gempuran fisik, melainkan ancaman nyata yang meluas ke seluruh kawasan, membawa konsekuensi serius bagi perdamaian global.
Charles de Gaulle Siaga di Mediterania
Memburuknya situasi keamanan memaksa Prancis melakukan manuver militer cepat. Macron mengonfirmasi bahwa kapal induk kebanggaan mereka, Charles de Gaulle, telah dikerahkan ke Laut Mediterania. Kapal induk bertenaga nuklir ini terpaksa membatalkan agenda latihan militernya di Swedia demi menjaga kepentingan strategis Prancis di tengah eskalasi yang tak terkendali.
Pengerahan ini bukan sekadar pamer kekuatan. Macron menegaskan bahwa militer Prancis telah bergerak aktif sejak ‘jam-jam pertama konflik’ pecah. Bahkan, jet-jet tempur dan sistem pertahanan Prancis dilaporkan telah menembak jatuh sejumlah drone dalam apa yang disebut Macron sebagai ‘pembelaan diri yang sah’.
Evakuasi Warga dan Ancaman di Abu Dhabi
Di sisi kemanusiaan, Paris mulai menarik warganya keluar dari zona merah. Dua penerbangan repatriasi pertama dijadwalkan tiba di Paris pada Selasa malam waktu setempat. Langkah ini diambil guna mengantisipasi skenario terburuk dari perang terbuka yang melibatkan kekuatan nuklir global tersebut.
Ketegangan ini pun nyatanya telah menyentuh aset Prancis secara langsung. Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Catherine Vautrin, mengungkapkan bahwa sebuah hanggar di pangkalan angkatan laut Prancis yang berdekatan dengan pangkalan Uni Emirat Arab (UEA) terkena serangan drone.
Meski target utamanya adalah pelabuhan Abu Dhabi, kerusakan material pada fasilitas Prancis menjadi bukti sahih bahwa konflik ini telah meluber ke wilayah sekutu.
Prancis kini berada di posisi sulit: sebagai anggota NATO, mereka mengkritik keras langkah AS, namun di saat yang sama mereka harus melindungi kedaulatan dan warga negaranya dari dampak domino perang yang mereka anggap ilegal tersebut.
Dunia pun kini menanti, apakah kecaman Macron ini akan diikuti oleh langkah diplomasi konkret di forum PBB, ataukah Prancis hanya akan menjadi penonton bersenjata di tengah pusaran konflik Timur Tengah.(Sumber)
