Mahalnya biaya distribusi masih menjadi tantangan bagi masyarakat di wilayah kepulauan, termasuk Kepulauan Riau.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menilai persoalan itu tidak cukup dijawab dengan menambah infrastruktur.
Tetapi membutuhkan integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan hingga pusat distribusi agar rantai pasok lebih pendek dan harga barang tidak semakin timpang antarpulau.
Legislator Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, konektivitas menjadi persoalan strategis bagi Kepulauan Riau yang wilayahnya tersebar di banyak pulau.
Keterbatasan transportasi dan panjangnya jalur distribusi dinilai ikut mendorong tingginya ongkos pengiriman, terutama ke pulau-pulau kecil dan kawasan yang jauh dari pusat perdagangan.
Dorongan tersebut disampaikan Nurdin di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026).
“Penguatan konektivitas merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin akses pelayanan, pemerataan pembangunan, dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Kepulauan Riau,” kata Nurdin Halid dalam pembahasan Komisi VI DPR RI.
Anggota DPR RI Dapil Sulsel itu menjelaskan, keterbatasan transportasi, tingginya biaya distribusi, dan panjangnya rantai pasok menjadi sejumlah faktor yang memicu perbedaan harga barang antarwilayah.
Karena itu, integrasi pelabuhan dengan moda transportasi, pergudangan, dan sistem perdagangan perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi logistik sekaligus menjaga keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat.
Soroti Kesenjangan Konektivitas Antarpulau
Mantan Ketua Umum PSSI itu juga menyoroti ketimpangan konektivitas di Kepulauan Riau. Aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di Batam, Bintan, dan Tanjungpinang.
Sementara itu, sejumlah pulau kecil masih menghadapi keterbatasan akses transportasi dan distribusi barang.
Menurutnya, pemerintah perlu menyusun perencanaan infrastruktur dan sistem logistik secara terpadu agar manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan masyarakat di pusat-pusat ekonomi.
Ia mendorong penyusunan peta jalan yang mengintegrasikan pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi. Peta jalan tersebut juga perlu memuat target penurunan disparitas harga yang jelas dan terukur.
“Diperlukan peta jalan yang mengintegrasikan pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi, dengan target penurunan disparitas harga yang jelas,” kata Nurdin Halid.(Sumber)
