Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin berharap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera diselesaikan. Pasalnya RUU tersebut mengatur sanksi yang tegas pada pelanggaran penggunaan data pribadi.
Hal itu disampaikan menanggapi dugaan kebocoran 1,3 miliar nomor kartu seluler pengguna asal Indonesia dengan nomor induk kependudukan (NIK), atau nomor KTP di forum online “Breached Forum”.
“Ini yang kita khawatirkan, terus menerus terjadi dan tidak ada tindakan tegas baik perdata ataupun pidana,” tutur Nurul pada Kompas.com, Jumat (2/9/2022).
“Saya pribadi berharap RUU PDP segera diselesaikan, karena di sana terkait dengan pelanggaran ini sanksinya sangat tegas, jelas dan mahal,” katanya.
Ia mengungkapkan RUU PDP tinggal dimasukan ke Tim Perumus (Timsus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) sehingga pembahasannya ditargetkan selesai akhir September. “Dalam masa sidang terakhir, bisa dibawa ke rapat paripurna untuk pengesahan,” katanya.
Di sisi lain, Nurul menyampaikan saat ini pemerintah telah memiliki dua peraturan untuk melindungi data pribadi. Keduanya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE).
Namun dua aturan itu tak cukup jika tak diimbangi dengan kerja sinergi antara sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki pemerintah. “(Keduanya) harus berjalan pararel menghadapi para pelaku kejahatan di dunia cyber ini,” tandasnya.
Adapun dugaan kebocoran itu terungkap dari unggahan anggota forum Breached, Bjorka pada 31 Agustus 2022. Bjorka mengeklaim memegang data 1,3 miliar nomor ponsel masyarakat Indonesia.
Tapi Kominfo membantah pihaknya telah kebobolan data dan mengklaim data milik Bjorka tidak berasal darinya. Alasannya Kominfo tak punya aplikasi yang dapat menampung data registrasi kartu SIM baik prabayar dan pascabayar. (sumber)
