Politiknesia.com

Survei PSI: Pramono-Rano Karno Unggul Dari Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta

Panel Survei Indonesia (PSI) merilis hasil survei terkini terkait elektabilitas pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta 2024.

Hasilnya, untuk pilihan top of mind tingkat elektabilitas pasangan Pramono Anung-Rano Karno mencapai 37,1%.

“Kemudian, pasangan Ridwan Kamil-Suswono dipilih sebanyak 30,4% sedangkan pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mencapai 4,6%, dan yang tidak atau belum memilih mencapai 27,9%,” ujar Direktur Eksekutive PSI Mahendra Zaini dalam keterangan tertulis, Rabu (9/10/2024).

Dia mengatakan, survei juga menyertakan pertanyaan tertutup yang merupakan jenis pertanyaan dalam survei atau kuesioner yang hanya memungkinkan responden untuk memilih di antara ketiga Paslon kepala daerah DKI Jakarta.

Perihal ini, kata Zaini, diberikan sampel surat suara Pilkada yang tertera nama dan gambar paslon untuk dipilih oleh responden.

“Adapun, hasil dari tabulasi pengumpulan surat suara yang dipilih atau dicoblos menunjukan pasangan Pasangan Pramono Anung-Rano Karno dipilih sebanyak 52,6%,” ucap dia.

“Kemudian, pasangan Ridwan Kamil-Suswono dipilih sebanyak 35,4% lalu pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dipilih sebanyak 5,4% dan yang tidak memilih sebanyak 6,6%,” sambung dia.

Sementara, lanjut Zaini, untuk tingkat popularitas pasangan Pramono Anung-Rano Karno mencapai 79,3% dan tingkat akseptabilitas mencapai 84,3%.

Kemudian, kata dia, untuk pasangan Ridwan Kamil -Suswono tingkat popularitas mencapai 75,8% dan tingkat akseptabilitas mencapai 54,7% lalu pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana tingkat popularitas mencapai 31,3% serta tingkat akseptabilitas mencapai 18,4%.

“Hasil Survei ini mengungkap bahwa Kalahnya pasangan Ridwan Kamil-Suswono oleh pasangan Pramono Anung – Rano Karno punya korelasi dengan penilaian dari 82,1% warga Jakarta. Yang menyatakan bahwa Kinerja Ridwan Kamil dinilai di Jawa Barat kurang memuaskan serta dianggap gagal menciptakan kemajuan ekonomi Jawa Barat,” papar Zaini.

(Sumber)