Politiknesia.com

WFH 1 Hari Bisa Selamatkan APBN! Firnando Ganinduto Ungkap Potensi Hemat BBM Ratusan Triliun

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, menilai kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan merupakan strategi yang efektif untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional.

Menurut Firnando, langkah ini menjadi sangat relevan mengingat kondisi ketidakpastian global yang mengancam stabilitas energi.

“Kita kan enggak tahu apa yang terjadi di Selat Hormuz ini. Jadi kita memang harus menjaga APBN kita. Saya rasa itu salah satu strategi yang bagus juga untuk kita bisa menghemat BBM ini,” kata Firnando kepada Tribunnews.com, Rabu (25/3/2026).

Firnando mengungkapkan bahwa berdasarkan analisa yang ia lakukan, potensi penghematan dari kebijakan WFH satu hari sepekan ini sangat signifikan bagi keuangan negara.

Ia menyebut angka penghematan yang bisa dicapai dalam satu tahun mencapai ratusan triliun rupiah.

“Karena penghematannya sangat besar sekali. Kemarin saya (lihat) data dan analisa, setahun itu bisa ratusan triliun kita bisa menghemat,” ujar Firnando.

Namun, ia mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil harus didasarkan pada kajian yang sangat mendalam dan detail sebelum benar-benar diterapkan secara luas.

“Memang pemerintah harus mempertimbangkan plus minusnya dari kebijakan ini sehingga kita bisa selamat dari krisis ini. Makanya kajian ini harus benar-benar detail dan dampaknya harus kita ketahui semua sebelum diterapkan,” tegas Firnando.

Firnando menambahkan bahwa langkah serupa juga telah dilakukan oleh banyak negara lain untuk mengefisiensikan penggunaan energi di tengah situasi dunia yang tidak menentu.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa rencana penerapan skema WFH satu hari dalam sepekan sedang dirumuskan.

Prasetyo mengatakan, kebijakan tersebut nantinya tidak akan berlaku untuk semua sektor bidang kerja.

“Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/6/2026).(Sumber)