Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan potensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp14,5-Rp26,8 triliun serta menyerap tenaga kerja sebanyak 183.000 orang atau 0,19-0,9 persen. Namun, peneliti BRIN Romeyn Perdana Putra memperingatkan potensi ini bisa gagal tercapai tanpa evaluasi ketat pelaksanaan MBG di titik biasa dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), literasi luring untuk wilayah tanpa listrik-internet, analisis biaya logistik bahan baku serta pembangunan dapur, serta Perpres tata kelola rantai pasok.
Kasus keracunan massal MBG terus berulang, mengancam efektivitas program di lapangan. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 1.242 korban pada Januari 2026 saja, kumulatif hingga 21.254 orang sejak 2025, sementara Badan Gizi Nasional (BGN) laporkan 4.711 kasus hingga September 2025. Ombudsman RI DIY sebut pelaksanaan MBG carut-marut akibat insiden serupa di Sleman, Agustinus 2025, yang menimbulkan kekacauan distribusi dan keamanan pangan.
Dewan Pengawas Ikatan Komite Audit Indonesia yang juga penulis buku Program ‘Makan Bergizi Gratis (MBG) Strategi, Tata Kelola, dan Kolaborasi menuju Indonesia Emas 2045’, Wisnu Nugroho sepakat dengan Romeyn. Wisnu usulkan harmonisasi regulasi terpisah untuk daerah 3T yang prioritas membutuhkan gizi tinggi.
Dengan literasi buku MBG sangat terbatas – menurut keterangan saat ini baru dua buku diterima BGN untuk di telaah – termasuk buku karya Wisnu Aji Nugroho. Buku tersebut diterima langsung Kepala BGN, Dadan Hindayana untuk selanjutnya ditelaah oleh Kedeputian Sistem Tata Kelola BGN.
Sebagai Ketua Ikatan Alumni NHI Bidang Hubungan Antar Lembaga, Isu Strategis, dan Tata Kelola, Wisnu tekankan sumberdaya Alumni National Hotel Institute Bandung (saat ini dikenal dengan Poltekpar NHI Bandung, politeknik di bawah Kementerian Pariwisata) sangat berlimpah yang bergerak dan menekuni bidang kuliner atau food and beverage, dan sudah sangat berpengalaman menangani makanan bergizi massal di ekosistem haji dan umrah Arab Saudi serta industri kapal pesiar global dengan standar internasional.
Romeyn menyampaikan tantangan khusus daerah-daeah 3T, seperti Morotai tambah rumit dengan logistik tinggi meski kaya pangan lokal, dimana standarisasi menu dikritik minim adaptasi. Wisnu menyatakan siap berkolaborasi untuk buat literasi buku saku-panduan untuk daerah terpencil, termasuk merumuskan makanan ready-to-eat serta menyiapkan ekosistem bumbu masak kemasan agar menghemat biaya logistik, serta evaluasi periodik di pemerintah daerah.
Kelemahan tata kelola jadi ujung tombak karut marut, dari dapur tutup, berpotensi halangi potensi kontribusi ekonomi yang sudah BRIN sampaikan.
Pembenahan segera dan bersama adalah rekomendasi esensial agar PDB dan tenaga kerja terealisasi, cegah keracunan lanjutan, serta pastikan MBG tepat sasaran di Indonesia Daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) untuk generasi Indonesia emas yang sehat.
