Kepercayaan pasar terhadap pemerintah tidak lagi cukup dibangun melalui komunikasi politik, pertemuan dengan pelaku usaha, atau kehadiran figur tertentu. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, investor semakin menitikberatkan perhatian pada kualitas tata kelola, kepastian kebijakan, dan konsistensi eksekusi program.
Dalam teori komunikasi dikenal konsep diminishing return, yakni ketika pesan yang terus diulang semakin berkurang efektivitasnya apabila tidak diikuti perubahan nyata. Karena itu, pasar lebih merespons indikator fundamental seperti kepastian regulasi, disiplin fiskal, transparansi, dan iklim investasi.
“Investor tidak hanya melihat siapa yang berbicara, tetapi apakah kebijakan mampu memberikan kepastian,” ujar seorang pengamat ekonomi.
Meski ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan sekitar 5,11 persen pada 2025, investor tetap menilai kualitas pertumbuhan dan kredibilitas kebijakan sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi.
Di pasar modal, perhatian juga tertuju pada aspek tata kelola. Evaluasi MSCI terhadap akses pasar Indonesia menunjukkan bahwa transparansi, keterbukaan informasi, dan kualitas infrastruktur pasar masih menjadi pekerjaan rumah yang dinilai investor global. Hal ini menegaskan bahwa persepsi pasar lebih ditentukan oleh implementasi reformasi daripada sekadar pernyataan pemerintah.
Di sisi fiskal, pemerintah menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara menjalankan program prioritas dan mempertahankan kesehatan anggaran. Setiap program publik dinilai perlu memiliki indikator keberhasilan yang jelas, pengawasan yang kuat, serta manfaat ekonomi yang terukur agar penggunaan anggaran benar-benar efektif.
Tata kelola BUMN juga menjadi perhatian. Pengangkatan direksi dan komisaris diharapkan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan meritokrasi. Sebaliknya, keputusan yang dipersepsikan lebih didasarkan pada kepentingan politik berpotensi mengurangi kepercayaan pasar terhadap kualitas institusi.
Bagi masyarakat, tata kelola ekonomi yang baik akan mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional. Sebaliknya, ketidakpastian regulasi dapat membuat dunia usaha menunda ekspansi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, pemerintah didorong memperkuat fondasi ekonomi melalui kepastian hukum, reformasi birokrasi, tata kelola yang transparan, dan kebijakan yang konsisten. Komunikasi politik tetap penting, namun kepercayaan jangka panjang hanya dapat dibangun melalui hasil yang nyata.
Pada akhirnya, pasar maupun masyarakat tidak hanya menilai narasi, tetapi juga kualitas eksekusi. Kepercayaan dibangun bukan oleh simbol, melainkan oleh kepastian kebijakan dan tata kelola yang kredibel.
Oleh Yuwono Setyo Widagdo, S.Sos., MH
Pengamat Politik-Ekonomi
