Di tengah memanasnya tensi geopolitik global, DPR RI memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 bagi jamaah Indonesia tetap berjalan aman dan sesuai jadwal. Pemerintah bersama parlemen disebut telah menyiapkan langkah antisipatif guna menghadapi berbagai potensi dampak konflik internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aprozi Alam, menegaskan bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mengelola penyelenggaraan haji di tengah dinamika geopolitik. Karena itu, eskalasi konflik saat ini diyakini tidak akan mengganggu pelaksanaan ibadah.
“Haji tetap berjalan meskipun konflik terjadi. Ini bukan hal baru, karena pelaksanaan ibadah haji sudah memiliki sistem pengamanan dan komitmen internasional untuk melindungi jamaah,” kata Aprozi dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Ia memastikan jadwal keberangkatan jamaah haji Indonesia yang dimulai pada 22 April 2026 tidak mengalami perubahan. Hingga kini, tidak ada kendala berarti, baik dari sisi transportasi udara maupun koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.
Menurutnya, pemerintah dan DPR juga telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi risiko, termasuk kemungkinan memburuknya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Namun, pelaksanaan haji akan tetap berlangsung selama tidak ada penetapan status darurat oleh pemerintah.
Ketentuan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan kondisi darurat yang dapat memengaruhi pelaksanaan haji.
“Selama tidak ada penetapan keadaan darurat, maka pelaksanaan haji tetap berjalan sesuai jadwal. Sampai saat ini situasi masih terkendali,” ujarnya.
Dilema Geopolitik dan Energi Global
Dalam forum yang sama, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyoroti kompleksitas geopolitik global yang kian meningkat, terutama terkait konflik di Timur Tengah dan dampaknya terhadap stabilitas energi dunia.
Ia menilai potensi penguasaan jalur energi di Selat Hormuz oleh Iran menjadi faktor krusial yang dapat memicu ketegangan baru di antara kekuatan global.
“Jika Indonesia dianggap sebagai ‘kawan’ oleh Iran, pertanyaannya adalah bagaimana respons Amerika Serikat. Karena pada saat yang sama, Amerika juga memiliki klasifikasi sendiri terhadap negara mitra dan lawan,” kata Hikmahanto.
Menurutnya, dinamika tersebut berpotensi berdampak langsung pada pasokan dan harga minyak dunia. Indonesia pun dinilai berada dalam posisi dilematis, terutama jika harus menentukan sumber energi di tengah tarik-menarik kepentingan global, termasuk antara Rusia dan negara-negara Barat terkait konflik Ukraina.
Dalam konteks tersebut, ia menegaskan pentingnya konsistensi politik luar negeri bebas aktif yang berorientasi pada kepentingan nasional.
“Kalau kepentingan nasional mengharuskan kita mengambil keputusan tertentu, maka tekanan eksternal tidak boleh membuat Indonesia mundur,” tegasnya. (Sumber)
