Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai permintaan DPRD DKI Jakarta soal efisiensi anggaran tak ganggu kegiatan reses dan kunjungan kerja (kunker) layak diabaikan.
Menurutnya, kunker DPRD maupun DPR, bukan kegiatan yang berdampak bagi masyarakat, termasuk anggaran reses.
“Selama ini, porsi kunjungan kerja lebih banyak seremonial dan memang terkesan buang-buang anggaran,” kata Dedi saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Bahkan, kata Dedi, reses yang masuk dalam kategori krusial secara politik tidak dijalankan dengan optimal oleh DPRD maupun DPR. “Sehingga, sangat baik jika ada upaya efisiensi dari dua kegiatan tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua, meminta agar efisiensi anggaran tidak mengganggu kegiatan-kegiatan DPRD, mulai dari pengawasan peraturan daerah, reses hingga kunjungan kerja (kunker). Sejumlah kegiatan tersebut dianggap sangat penting.
“Kita berbicara dengan masyarakat, menyangkut masalah pengawasan peraturan daerah itu jangan sampai berkurang. Kemudian, tentu saja reses karena menjadi bahan-bahan kita menyusun APBD,” kata Inggard di gedung DPRD Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Anggota Komisi A DPRD DKI, M Fuadi Luthfi juga berharap hal yang sama, yakni untuk efisiensi anggaran itu tidak menyasar pada fungsi pengawasan DPRD. “Makanya, ini kita berharap dalam hal efisiensi anggaran tidak menyasar ke situ, karena fungsi kontrol ingin kita lakukan semaksimal mungkin,” ucap Fuadi.(Sumber)
