Politiknesia.com

Eks Anak Buah Cak Imin Didakwa Korupsi Sistem Proteksi TKI, Rugikan Negara Rp. 17,6 Miliar

Eks Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dirjen Binapenta Kemenakertrans) Reyna Usman Cs didakwa bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara sebesar Rp17.682.445.455 (Rp 17,6 miliar).

Jaksa Penuntut KPK menduga anak buah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) itu terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans tahun 2012, bersama, Eks Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker I Nyoman Darmanta (IND) dan Direktur PT Adi Inti Mandiri AIM, Karunia (KRN).

“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Karunia sebesar Rp 17.682.445.455  yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” kata salah satu Jaksa KPK ketika membaca surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakpus, Kamis (13/6/2024).

Kontruksi Perkara

Jaksa menjelaskan kontruksi perkara, dimulai sejak tahun 2010, Reyna Usman yang saat itu masih menjabat sebagai Sekretaris Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Sesbinalattas) Kemenakertrans RI dikenalkan oleh seorang pihak swasta bernama Dewa Putu Santika kepada Karunia selaku Direktur PT AIM di Kantor Kemenakertrans RI.

Setelah perkenalan tersebut Karunia menyampaikan keinginan mengajukan Izin Perusahaan untuk Jasa Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan sepakat akan memberikan fee kepada Reyna Usman.

“Selanjutnya masih pada tahun 2010 bertempat di FX Sudirman Jakarta, Reyna Usman menerima uang sebesar Rp 3 Miliar dari Karunia,” ungkap Jaksa.

Singkat cerita, Reyna Usman pada tahun 2011 diangkat menjadi Dirjen Binapenta Kemenakertrans. Ia terlibat dalam penyusunan anggaran  proyek pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans tahun 2012 dengan nilai kontrak Rp 20 miliar.

Kemudian, Karunia menagih janji kepada Reyna sebelumnya terkait Izin proyek Perusahaan untuk Jasa Pelatihan TKI yang tak kunjung jadi hingga tahun 2012. Akhirnya, Reyna menawarkan proyek pengadaan sistem proteksi TKI dan disepakati.

Lalu ditunjukkan lah,  I Nyoman Darmanta yang saat itu selaku pembuat komitmen pengadaan Proteksi TKI. Ia terlibat dalam pengkondisian lelang proyek pengadaan sistem proteksi TKI yang akhirnya memenangkan PT AIM dengan nilai penawaran proyek Rp 19,7 miliar.

“PT AIM dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis, padahal dokumen penawaran PT AIM tidak memenuhi persyaratan,” ucap Jaksa.

Proyek milik Karunia gol di Kemenakertrans. Ia memberikan uang fee kepada Putu Dewa Santika sebesar Rp 500 juta. Serta ditambah Rp 80 juta yang diberikan secara bertahap.

“Atas permintaan tersebut, Dewa Putu Santika meminta Bagian fee 5 persen dari nilai proyek yang disetujui Karunia,” kata Jaksa.

Selama pengerjaan proyek sistem proteksi TKI oleh PT AIM, Jaksa memaparkan sejumlah permasalahannya.

Mulai dari hasil temuan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu, masih terdapat barang yang belum sesuai dengan spesifikasi seperti yang tertera dalam Surat Perintah Mulai Kerja Nomor SPMK.2535/PTKLN-PPK/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012. Serta, pemasangan hardware dan software pada negara Malaysia dan Saudi Arabia (Jeddah) belum dilaksanakan.

Lalu, hasil Penilaian Tim Penilai Pelaksanaan Kontrak dari Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi (Balitfo) Kemenakertrans RI tanggal 28 Desember yakni, Barang-barang hasil pengadaan belum diuji secara fungsionalitas dan kualitas; Sistem aplikasi yang terintegrasi belum dihasilkan dari kegiatan pengadaan; dan Belum dilakukan entry data sebagai bagian dari acceptance test.

Setelah dilakukan serah terima hasil pekerjaan, ternyata sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi TKI yang dibangun oleh PT AIM tidak dapat digunakan, baik untuk migrasi data maupun integrasi sistem antara sistem proteksi TKI milik Kemenakertrans RI dengan sistem informasi eksisting milik para stakeholder terkait, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh negara sesuai dengan tujuan pengadaan.

“Bahwa meskipun pekerjaan Pengadaan Sistem Pengawasan dan Pengelolaan Data Proteksi TKI belum selesai, akan tetapi pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa | Nyoman Darmanta tetap menyetujui dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) kepada Karunia selaku Direktur PT AIM,” kata Jaksa.

Reyna Usman, I Nyoman, dan Karunia didakwa melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(Sumber)