Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menyoroti dinamika keamanan di Papua belakangan ini. Terutama, setelah adanya gelombang pengungsian para pendatang dari daerah Oksibil Pegunungan Bintang dengan menggunakan pesawat TNI, dan penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Menurutnya, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) wajib memberi atensi khusus untuk mengantisipasi gangguan keamanan di tanah Papua.
Baik TNI, Polri, maupun Badan Intelijen Negara (BIN) perlu melakukan langkah terukur di lapangan. Demi memastikan masyarakat sipil tetap beraktivitas secara normal.
Wilayah yang belakangan sering menjadi pusat gangguan keamanan adalah Pegunungan Bintang, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo dan daerah lain yang dianggap rawan harus mendapat perhatian lebih.
“Saya meyakini Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan dan Kapolri yang belum lama ini mengunjungi Papua sudah memahami situasi dan kondisi lapangan. Sehingga, dapat mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan,” kata politisi Partai Golkar ini dalam keterangannya, Sabtu (14/1).
Dia meyakini, dinamika politik usai penangkapan Gubernur Lukas Enembe, dapat dimanfaatkan kelompok sipil bersenjata atau pihak lain untuk meningkatkan ekskalasi. Ini harus diantisipasi secara serius.
“DPR memandang perlu untuk memberikan perhatian lebih terhadap keselamatan masyarakat sipil, di daerah-daerah rawan tadi,” tutur Christina.
Gelombang pengungsian yang ada saat ini dari daerah-daerah tersebut, membutuhkan asistensi keamanan. Baik dari TNI maupun Polri.
Sejauh situasinya bisa dikendalikan, masyarakat sipil yang memilih tetap tinggal, harus mendapat kepastian atas keamanan mereka.
Christina menegaskan, DPR akan terus mendorong upaya damai, dalam menyikapi berbagai dinamika keamanan di tanah Papua.
“Pemerintah pusat perlu memastikan langkah persuasif dialogis dengan berbagai pihak, agar Papua bisa kembali aman dan damai,” pungkasnya. (Sumber)
