Presiden Jokowi didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, akan menyerahkan 2.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah.
Kepala Biro Humas ATR/BPN, Lampri, mengatakan penyerahan sertifikat akan berlangsung di GOR Premium Pertamina, Cilacap pada Selasa (2/1). Sebanyak 2.000 sertifikat tanah yang akan diserahkan kali ini terdiri dari sertifikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah.
“Sertifikat PTSL yang diserahkan totalnya 1.122 dari dua kabupaten yaitu Cilacap dan Banyumas. Selebihnya, sertifikat yang diserahkan yaitu 878 sertifikat hasil Redistribusi Tanah. Sertifikat ini dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap yang bersumber dari Tanah Timbul,” kata Lampri dalam rilis resmi, Senin (1/1).
Untuk pelaksanaan teknisnya sendiri, Lampri menuturkan, sertifikat diserahkan secara langsung oleh Presiden Jokowi kepada 10 perwakilan penerima.
“Jadi nanti untuk simbolisnya ada empat sertifikat redistibusi tanah yang diserahkan dan enam sertifikat PTSL,” ucap Lampri.
Dengan sertifikat tersebut, ATR/BPN berharap masyarakat Kabupaten Cilacap dan Banyumas dapat kepastian hukum hak atas tanahnya serta hak ekonomi bagi peningkatan ekonomi masyarakat penerima sertifikat.
Tanah Tak Bersertifikat Jadi Sumber Konflik
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakanmasalah sertifikat tanah sangat serius karena akan berimbas pada banyak hal seperti konflik sengketa. Pmerintah sejak 2015 mencatat ada 126 juta lahan di Indonesia tidak memiliki sertifikat.
“Inilah pentingnya sertifikat tanah, sejak 2015 itu ada 126 juta lahan tanah harus disetifkatkan, tapi baru 46 juta artinya masih 80 juta yang belum bersertifikat sehingga konflik di negara kita banyak gara-gara hanya tanahnya belum bersertifikat,” kata Jokowi saat membagikan sertifikat tanah di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023).
Jokowi mengenang periode kekuasaannya pada 2015-2016. Menurutnya, selama tahun itu, banyak sekali konflik lahan karena banyak rakyat tidak mempunyai sertifikat tanah.
“Saya kalau masuk ke desa di telinga saya pada 2015-2016, urusan sertifikat tanah, konflik lahan tapi masih ada 80 juta belum bersertifikat, baru 46 juta dari 126 juta,” ucap Jokowi.
“Padahal saat itu BPN tiap tahun hanya keluarkan 500 ribu sertifikat di seluruh RI, hanya 500 ribu, artinya apa? Bapak-Ibu harus nunggu 160 tahun untuk bisa dapet ini,” kata politikus PDIP ini.
Jokowi menjelaskan, sertifikat tanah yang keluar dari Badan Pertanahan Negara (BPN) menjadi tanda bukti hak hukum atas tanah para rakyat jika sewaktu-waktu tanah yang mereka miliki bermasalah.
Selang tujuh tahun sejak 2016, Jokowi mengatakan, BPN sudah bertransformasi dalam mengeluarkan sertifikat tanah. Ia menyebut, dari target 126 juta, kini hanya sisa 6 juta yang belum bersertifikat.
“Inilah usaha kita mempercepat pensertifikatan tahan, tahun depan di seluruh Indonesia, masih ada 6 jutaan. Moga-moga bisa diselesaikan, kalau kepeleset mungkin masih 6 juta, artinya semua tanah sudah pegang sertifikat ini berkat kerja kerasa kantor BPN di kecamatan, provinsi dan di pusat,” tutup Jokowi.(Sumber)
