Akhir pekan lalu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, anggaran bantuan soscial (bansos) Rp500 triliun hanya setengah yang tepat sasaran.
Setengahnya lagi bocor dalam 5 tahun. Rasa-rasanya, Luhut tembak mensos periode lama yang dijabat kader PDIP, Tri Rismaharini (Risma).
Menanggapi kabar dari uhut tu, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul mengaku bingung. Pasalnya, anggaran untuk bansos yang masuk perlidungan sosial (perlinsos) tak sebesar itu,
“Saya belum mengerti betul maksud Pak Luhut tentang 50 persen yang tidak tepat sasaran dengan nilai bantuan sekitar Rp500 triliun lebih. Yang di Kemensos, angkanya Rp79 triliun. Itu pun sudah dengan operasional,” kata Gus Ipul di Jakarta, dikutip Sabtu (15/2/2025).
Masih kata Gus Ipul, anggaran untuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp75 triliun per tahun. Diberikan dalam bentuk cash transfer lewat bank pelat merah atau Himbara (Himpunan Bank Pelat Merah), dan PT Pos Indonesia (Persero). “Informasi tersebut tentunya kita jadikan bahan evaluasi ke depan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Gus Ipul menyebut pentingnya akurasi data penerima bantuan. Sehingga perlu intervensi yang efektif dari Kemensos agar hasilnya bisa terukur dengan baik.
Selama 3 bulan ini, Kemensos berupaya untuk memperoleh data yang lebih akurat dengan membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Maka itulah Pak Presiden Prabowo sejak awal mengajak kita untuk memulai kerja dengan data yang akurat. Nah apa yang dikerjakan selama 3 bulan terakhir ini adalah dalam usaha untuk memperoleh data yang lebih akurat,” katanya.
Mengenai perkembangan DTSEN tersebut, Gus Ipul menjelaskan, saat ini, masih perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan bahwa data terbaru ini sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.
“Nah, setelah nanti uji petik selesai, sudah final, maka nanti di triwulan kedua kita akan jadikan pedoman untuk membagi bansos maupun juga melaksanakan program PKH dan sejenisnya,” katanya.
Mengingatkan saja, Luhut mengatakan, selama lima tahun terakhir, bansos tidak tepat sasaran. Dari total Rp500 triliun anggaran yang digelontorkan, tidak semuanya diserahkan kepada masyarakat yang berhak.
Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), mendorong pengoptimalan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut, Sabtu (8/2/2025).
Bisa jadi, Luhut tengah membidik Tri Rismarini yang menjabat sebagai mensos periode 23 Desember 2020-6 September 2024. Karena mengikuti Pilgub Jawa Timur (Jatim), Risma mengundurkan diri pada 6 September 2024. Sayangnya, Risma keok dari inkumben Khofifah-Emil Dardak.(Sumber)
