Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk segera menghapus pajak kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pajak yang selama ini masih dikenakan pemerintah daerah itu membuat program kendaraan listrik di Indonesia kalah saing dengan Thailand.
“Jadi saya mengimbau di beberapa daerah, mungkin Bali, Jakarta, kalau boleh elektrifikasi ini di nol kan, sehingga kita apple to apple dengan Thailand. Kalau enggak, pusat elektrifikasi otomotif larinya ke Thailand,” kata dia dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Selasa (6/12/2022).
Airlangga mengatakan, pajak kendaraan bermotor itu memang di luar kewenangan pemerintah pusat selama ini. Namun, melalui undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) penghapusan pajak itu bisa diharmonisasikan.
“Dengan HKPD tentu kita bisa harmonisasikan, terutama tentu untuk kendaraan-kendaraan, seperti bis dan yang lainnya, kendaraan-kendaraan yang bersifat umum karena kita perlu berikan insentif untuk kendaraan elektrik,” tutur Airlangga.
Menurutnya, salah satu yang terbesar menyumbang pendapat daerah selama ini berasal dari pajak kendaraan bermotor. Maka, dengan mengeluarkan pajak kendaraan listrik itu, tidak akan signifikan menurunkan penerimaan asli daerah.
“Nah ini saya ingin mengimbau kepada gubernur. Kita kan ada salah satu program yaitu elektrifikasi kendaraan bermotor, yang membedakan fasilitas bea masuk, pajak, dan yang lain antara Indonesia dan kompetitor kita, Thailand, itu adalah pajak kendaraan bermotor,” ujar dia.
Airlangga berpendapat, dari sisi insentif sebetulnya indonesia tidak ada beda dengan Thailand untuk mendorong berkembangnya industri kendaraan listrik, seperti melalui fasilitas bea masuk, hingga insentif perpajakan lainnya. Tapi karena pemerintah daerah masih mengenakan pajak terhadap kendaraan listrik itu maka Indonesia makin tak kompetitif.
“Semua insentifnya sama, dengan ditambahkannya pajak kendaraan bermotor daerah yang rata-rata sebesar 12,5% kita lebih tidak kompetitif dibandingkan Thailand,” ujar Airlangga.(Sumber)
