Politiknesia.com

Menkumham Yasonna Dukung Hak Angket, Bentuk ‘Perlawanan’ Pada Jokowi?

Menkumham Yasonna Laoly mendukung penuh hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024. Yasonna menegaskan, akan ikut arahan PDIP yang tengah merencanakan pengajuan hak angket pemilu.

Sebagian pihak menilai, kondisi ini makin menegaskan ada masalah di kabinet Jokowi. Hak angket pemilu ini terkait dengan hasil Pilpres. Prabowo-Gibran yang unggul sejauh ini, dianggap didukung Jokowi. Belum lagi anomali suara PDIP terhadap Ganjar-Mahfud.

Apa iya, kondisi ini bentuk ‘perlawanan’ Yasonna?
“Apa yang disampaikan Pak Yasonna sebagai kader parpol, wajar saja dia berkata begitu. Menurut saya, hak angket kan konstitusional ya. Jadi sebagai menteri pun enggak apa dia ngomong begitu,” kata Founder KedaiKopi, Hendri Satrio, Kamis (22/2).

Panas dingin kondisi kabinet Jokowi memang sudah terasa sejak proses kampanye masih berlangsung. Hendri menilai, bila Jokowi bersikap atas pernyataan Yasonna ini–me-reshuffle misalnya–justru akan merugikan dirinya.
“Tapi kalau ngomong kekompakan, saya rasa, kalau Pak Jokowi berkomentar apa yang dilakukan Pak Yasonna justru membuat ‘perpecahan’ di kabinet Pak Jokowi,” katanya.

“Artinya Pak Jokowi cawe-cawe dong. Beneran ikut-ikut Pemilu kemarin, gue rasa enggak mungkin,” imbuhnya.
Menurutnya apa yang dilakukan Yasonna baik sebagai kader PDIP maupun menteri, hal yang wajar. Jadi ia melihat peluang reshuffle berikutnya terkait ini, kecil.

“Ya kalau terjadi reshuffle berikutnya justru buat Pak Jokowi tidak menguntungkan. Kalau yang direshuffle itu datang dari parpol. Kemarin itu kan dengan hadirnya AHY memperkuat koalisi Jokowi jelang akhir pemerintahan,” katanya.
“Kalaupun ada reshuffle sebaiknya dari kalangan profesional,” tutup dia.

Rencana hak angket itu sebelumnya digaungkan oleh capres 03 Ganjar Pranowo. Ganjar dan Yasonna sama-sama dari PDIP.

“Saya kan DPP (PDIP), kalau DPP memutuskan, saya bagian dari DPP, ya tentu saya harus ikut, tentu, gitu dong,” kata Yasonna di Kota Medan pada Kamis (22/2).

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ganjar mengusulkan parpol pengusungnya yakni PDIP dan PPP mengusulkan hak angket atau hak interpelasi di DPR untuk mengusut kecurangan Pilpres 2024.

Namun dari respons sementara, dari Golkar, NasDem, Demokrat, maupun PKB, belum ada yang dengan tegas mendukung. NasDem meski saat ini mendukung Anies malah khawatir hak angket bisa menimbulkan gejolak.

Sedangkan Presiden Jokowi yang menjadi sasaran hak angket, menilai hak angkat adalah bagian dari demokrasi.(Sumber)