Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, menegaskan komitmennya untuk mendukung penataan atribut partai politik di ruang publik demi menjaga estetika dan ketertiban Kota Jakarta.
Hal tersebut disampaikan Zaki dalam pertemuan bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Satpol PP DKI Jakarta di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Zaki mengakui bahwa sejumlah titik di Jakarta memang tidak layak digunakan untuk pemasangan atribut karena berpotensi membahayakan, seperti jembatan penyeberangan orang (JPO), flyover, hingga jalan arteri.
“Beberapa titik itu memang dilarang, seperti JPO, flyover, bahkan jalan besar yang melintasi arteri. Itu riskan dan harus kita hindari,” ujar Zaki.
Menurutnya, Golkar Jakarta memahami pentingnya menjaga wajah kota, terlebih Jakarta tengah diarahkan menjadi kota global yang lebih tertib dan modern.
Sebagai bentuk komitmen, Zaki mengungkapkan bahwa pihaknya tidak hanya memperhatikan pemasangan atribut, tetapi juga proses pencopotannya.
Bahkan, pihaknya telah menyiapkan mekanisme dan pembiayaan khusus agar atribut yang dipasang dapat diturunkan kembali sesuai aturan.
“Kami sudah mulai siapkan, bukan hanya biaya pasang, tapi juga biaya copot. Bahkan material seperti bambu juga harus dikembalikan. Itu bagian dari upaya menjaga kebersihan dan estetika,” katanya.
Meski demikian, Zaki juga menyoroti tantangan yang dihadapi partai politik dalam beradaptasi dengan metode kampanye yang lebih modern, seperti penggunaan videotron.
Ia menjelaskan bahwa videotron memiliki keterbatasan, terutama dari sisi durasi tayang yang singkat serta biaya yang relatif lebih tinggi dibandingkan atribut konvensional seperti baliho dan spanduk.
“Videotron ini bukan tidak diminati, tapi ada pertimbangan. Durasinya terbatas, mungkin hanya 30 detik atau satu menit, lalu berganti. Berbeda dengan baliho yang bisa terlihat terus,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Zaki, pihaknya tengah mencari pendekatan baru dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat, termasuk memanfaatkan berbagai kanal komunikasi yang lebih efektif namun tetap sejalan dengan aturan yang berlaku.
“Kami akan siasati bagaimana cara menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cara-cara baru, tanpa mengabaikan estetika kota,” ucapnya.
Lebih lanjut, mantan Bupati Tangerang dua periode itu menegaskan bahwa Partai Golkar akan mengikuti setiap aturan yang ditetapkan pemerintah, selama diterapkan secara adil kepada seluruh partai politik.
“Kami pasti tunduk pada aturan. Yang penting jangan ada standar ganda dalam penerapannya,” tegasnya. (Sumber)
