TRAGEDI yang menimpa seorang korban anak, siswa kelas dua SD yang wafat akibat penganiayaan oleh lima kakak kelasnya, menggambarkan dengan telanjang betapa rapuhnya benteng toleransi di ruang pendidikan kita. Lebih menyakitkan lagi, kekerasan itu dilatarbelakangi oleh perbedaan agama dan suku.
Ini bukan sekadar tragedi sosial, ini adalah alarm kegagalan kurikulum nasional dalam menanamkan nilai moderasi sejak dini. Sudah terlalu lama kita berbicara tentang toleransi hanya di level seminar dan surat edaran. Tapi dalam ruang kelas, anak-anak masih dijejali pandangan sempit dan dualistik: kami dan mereka, benar dan salah, surga dan neraka. Hasilnya? Bocah 8 tahun dipukuli hingga mati karena dianggap “berbeda.”
Kurikulum yang Buta Perbedaan
Pelajaran agama di sekolah dasar, meski wajib, tidak selalu disusun dengan pendekatan lintas iman. Sebaliknya, sering kali menjadi alat pembenaran kebenaran tunggal. Tidak ada ruang mengenal keyakinan lain, tidak ada dialog lintas agama, dan sangat jarang ada pembelajaran tentang hidup bersama dalam keberagaman.
Saya menyerukan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera merombak total kurikulum pendidikan agama dan kewarganegaraan di tingkat dasar. Materi harus mencakup:
– Pengenalan agama-agama besar dunia dan cara hidup damai bersama
– Cerita fabel atau dongeng toleransi antaragama untuk anak-anak
– Proyek kolaboratif lintas keyakinan seperti Hari Keberagaman di sekolah
– Pelatihan guru tentang komunikasi multikultural dan toleransi aktif
Anak-anak tidak bisa memahami toleransi dari teks hafalan. Mereka harus merasakannya dalam aktivitas harian, dalam pengalaman sosial di kelas, dan dalam teladan dari para guru mereka.
Sistem Pendidikan yang Tidak Netral
Guru adalah agen nilai. Tapi terlalu banyak guru yang tidak paham prinsip moderasi, bahkan menyisipkan ujaran-ujaran negatif dalam kelas. Kepala sekolah sibuk dengan akreditasi dan nilai ujian nasional, bukan pengawasan nilai-nilai kemanusiaan.
Diperlukan intervensi negara. Saya menuntut:
– Pelatihan moderasi beragama wajib bagi semua guru agama dan PPKn di Indonesia.
– Rekrutmen guru harus memasukkan indikator kecakapan sosial dan multikulturalisme.
– Dana BOS digunakan sebagian untuk program inklusi dan dialog antaragama di sekolah dasar.
– Evaluasi sekolah tidak hanya berdasarkan nilai akademik, tetapi juga skor toleransi sosial.
Orang Tua dan Lingkungan Adalah Ruang Belajar Pertama
Tidak semua beban diletakkan di pundak sekolah. Orang tua juga harus belajar mendidik anaknya dengan nilai toleransi. Maka program parenting berbasis moderasi harus digencarkan. Pemerintah daerah dapat menggandeng rumah ibadah, komunitas RT/RW, dan PKK untuk menyelenggarakan penyuluhan tentang keberagaman.
Moderasi Bukan Kompromi, Tapi Keberanian
Banyak yang keliru menganggap moderasi adalah bentuk kompromi dari keyakinan. Bukan. Moderasi adalah keberanian untuk menjaga keyakinan kita tanpa menyakiti hak orang lain. Ini adalah jalan tengah yang tidak berarti lemah, melainkan justru menjadi tiang kekuatan bangsa. Dengan kondisi global yang makin polar, dan ancaman radikalisme digital yang menyasar anak-anak lewat video dan algoritma internet, pendidikan moderasi bukan lagi agenda moral. Ia adalah agenda keamanan nasional.
Masa Depan yang Terancam Jika Dibiarkan
Jika kita masih menganggap pendidikan karakter dan toleransi sebagai pelengkap, maka bersiaplah kehilangan satu generasi. Generasi yang tidak hanya akan hidup dalam konflik, tapi juga menyebarkan kebencian lebih dalam dan lebih luas lagi.
Saya menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan: menteri, kepala dinas, kepala sekolah, guru, orang tua—jangan lagi tunda integrasi pendidikan moderasi agama ke kurikulum dasar. Korban anak yang kita tangisi hari ini adalah korban dari kelambanan dan ketidakberanian kita.
Jangan biarkan tangis ini menjadi rutinitas nasional. Karena anak-anak seharusnya belajar tentang dunia yang bisa hidup damai, bukan dunia yang akan memukul mereka karena berbeda keyakinan.
Ali Mochtar Ngabalin
Guru Besar pada Busan University of Foreign Studies (BUFS), Korea Selatan
