Muhaimin Iskandar, atau yang dikenal sebagai Cak Imin, mengeluarkan pernyataan berisi ajakan melakukan ‘tobat nasuha’. Pernyataan tersebut muncul usai terjadinya bencana banjir dan longsor besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Ajakan itu disampaikan dalam acara Workshop Kepala Sekolah SMK Go Global di Bandung Senin (1/12/2025). Cak Imin menjelaskan bahwa ‘tobat nasuha’ adalah seruan agar pemerintah, khususnya kementerian terkait seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan langkah mereka.
Pernyataan tersebut secara khusus ditujukan kepada tiga menteri, yaitu:
1.Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan),
2.Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM),
3.Hanif Faisol Nurofiq (Menteri Lingkungan Hidup).
Cak Imin meminta agar ketiganya melakukan “evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah” yang dinilai berkaitan langsung dengan penyebab maupun dampak bencana.
Pernyataan itu memicu banyak tanggapan, termasuk dari Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Nusantara, Giofedi Rauf. Menurutnya, langkah Cak Imin dapat mengganggu kohesivitas Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo.
“Dalam situasi bencana, seharusnya para menteri saling bahu-membahu untuk menolong masyarakat, bukan menciptakan situasi yang dapat memecah belah soliditas pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo,” ujar Giofedi kepada RadarAktual, Jumat (5/12/25).
Giofedi menambahkan, “Di satu sisi, pernyataan Muhaimin dapat dibenarkan bila ia berada di pihak oposisi. Artinya, jika Muhaimin memang ingin mengkritik Presiden Prabowo, saya menyarankan agar ia berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi saja.”
Ia kemudian meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi komposisi Kabinet Merah Putih, terutama posisi Muhaimin Iskandar, karena dinilai dapat mengganggu perwujudan program Asta Cita.
“Sebaiknya sosok seperti Muhaimin ini perlu dievaluasi karena berpotensi mengganggu Asta Cita Presiden Prabowo di kemudian hari,” pungkas Giofedi.
