Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Dia menilai korupsi akan terus ada apabila sistem demokrasi tidak dievaluasi.
Menurut Bamsoet, sekalipun ada lima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, korupsi tidak akan berhasil diberantas jika masih mempertahankan sistem demokrasi yang ada. “Lima lembaga KPK pun saya yakin tidak mampu berantas korupsi kalau sistem demokrasi tidak kita evaluasi,” ujar Bamsoet saat menerima kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2022).
Bamsoet menjelaskan, MPR dan Wantimpres bertemu untuk membicarakan apakah sistem demokrasi yang diterapkan pascareformasi perlu dikaji dan dievaluasi atau tidak. Selain itu, mereka juga menyoroti apakah sistem demokrasi saat ini lebih banyak manfaat atau justru mudarat.
“Karena semangat kita dalam memberantas dan mengurangi korupsi apakah iya kalau demokrasi yang hari ini sudah mampu menekan perilaku korupsi yang makin meningkat,” tuturnya. Selain itu, Bamsoet membeberkan, MPR dan Wantimpres juga menyamakan persepsi tentang masalah-masalah kebangsaan yang ada.
Dia menyebut Indonesia harus siap dengan berbagai persoalan krisis global, seperti krisis pangan, energi, dan keuangan. Sementara itu, Ketua Wantimpres Wiranto mengakui bahwa banyak hal yang perlu mereka antisipasi dalam rangka menghadapi krisis global.
“Perbincangan kita juga banyak menyangkut persiapan kita sebagai suatu bangsa untuk menyikapi itu sesuai keinginan presiden, bahwa harus kita hadapi bersama-sama, menyatukan segenap potensi bangsa, menghadapi krisis yang unpredictable,” kata Wiranto. “Oleh karena itu, saya anggap bahwa pertemuan semacam ini penting karena kita menyatukan frekuensi kita, untuk kita bersama-sama memfokuskan perhatian bagaimana kita bisa pertahankan diri kita, bangsa kita, hadapi kemungkinan-kemungkinan yang unpredictable,” imbuhnya. (sumber)
