Politiknesia.com
Parpol  

Tak Ajukan Nama Kader ke Kabinet Prabowo, NasDem Batal Gabung Koalisi?

Partai NasDem memutuskan tidak mengajukan nama kadernya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sekjen DPP Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan, pihaknya sudah mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan ini.

Ia menyebut, keputusan ini tak berarti NasDem keluar dari barisan koalisi. “(Kami mendukung) pemerintahan ini sukses. Kami bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini,” kata dia di Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Hanya saja, dia merasa partainya akan bisa berbuat lebih banyak jika kadernya tak masuk dalam kabinet. “Pikiran kami kontribusi kami terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kami masuk,” tutur dia.

Hermawi mengungkapkan, beberapa waktu lalu, presiden terpilih Prabowo Subianto sudah meminta nama kader di Nasdem yang akan menjabat sebagai menteri, tapi tak direspons lebih lanjut.

“Pak Prabowo pernah bilang, ‘NasDem kok belum kasih masukan nama?’ Kami diam saja. Jadi ini bukan soal menolak atau menerima, tapi memang sikap Nasdem adalah memberikan kontribusi lain selain menempatkan orang di Kabinet,” kata Hermawi.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah mulai menyetorkan nama-nama yang diusulkan untuk menjadi calon menteri pada kabinet Prabowo-Gibran.

Muzani mengatakan, nama-nama yang diajukan oleh partai politik pun sudah mulai disaring dan dipilah sebelum diputuskan sebagai menteri.

“Di antara partai koalisi sudah mulai mengajukan nama, dan mengajukan beberapa portofolio di kementerian. Terus di antara tokoh-tokoh juga sudah mulai disebut dan sudah mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Teka-teki soal susunan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai terkuak. Besar kemungkinan kabinet tersebut memiliki 46 kementerian, 19 di antaranya adalah kementerian baru.

Dokumen yang diterima Inilah.com, Kamis (10/10/2024) menunjukkan ada sejumlah kementerian baru, hasil dari pemisahan kementerian yang lama.

Di antaranya Kementerian Koordinator Kemasyarakatan, Kementerian Hutan, Kementerian Laut dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat hingga Kementerian Transmigrasi.

Kemudian Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kebudayaan.

Lalu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berikut daftar 46 Kementerian di kabinet Prabowo-Gibran:

1. Kemenko Polhukam
2. Kemenko Ekonomi
3. Kemenko PMK
4. Kemenko Marinves
5. Kemenko Kemasyarakatan
6. Kementerian Luar Negeri
7. Kementerian Pertahanan
8. Kementerian Komunikasi dan Informatika
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian PAN-RB
11. Kementerian ATR/BPN
12. Kementerian Pertanian
13. Kementerian Hutan
14. Kementerian Laut dan Perikanan
15. Kementerian Pekerjaan Umum
16. Kementerian Perumahan Rakyat
17. Kementerian Perhubungan
18. Kementerian Desa PDT
19. Kementerian Transmigrasi
20. Kementerian Perdagangan
21. Kementerian BUMN
22. Kementerian Koperasi
23. Kementerian Perindustrian
24. Kementerian Pariwisata
25. Kementerian Ekonomi Kreatif
26. Kementerian UMKM
27. Kementerian Agama
28. Kementerian Sosial
29. Kementerian PPPA
30. Kementerian Kesehatan
31. Kementerian Ketenagakerjaan
32. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
33. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
34. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
35. Kementerian Pendidikan Tinggi
36. Kementerian Kebudayaan
37. Kementerian Pemuda dan Olahraga
38. Kementerian Keuangan
39. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
40. Kementerian ESDM
41. Kementerian Lingkungan Hidup
42. Kementerian Investasi
43. Kementerian Hukum
44. Kementerian HAM
45. Kementerian Sekretariat Negara
46. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

(Sumber)