Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai serius mempersiapkan diri menuju pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ). Langkah awal itu ditandai dengan kunjungan kerja Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena bersama jajaran Pemprov NTT ke Kota Batam, Senin (11/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Melki berdialog langsung dengan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra guna mempelajari keberhasilan Batam sebagai kawasan FTZ yang telah berkembang selama puluhan tahun.
Pertemuan berlangsung hangat dan membahas berbagai isu strategis, mulai dari investasi, pengembangan kawasan ekonomi, konektivitas laut antarpulau, kemaritiman, hingga peluang perdagangan dan promosi budaya antara Batam dan NTT.
Gubernur Melki mengatakan pemerintah pusat saat ini tengah merancang pengembangan NTT sebagai kawasan FTZ karena dinilai memiliki posisi geografis yang sangat strategis.
“NTT berbatasan langsung dengan Timor Leste dan dekat dengan Australia. Ini peluang besar untuk pengembangan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi kawasan,” kata Melki.
Menurutnya, Batam menjadi contoh penting karena berhasil membangun iklim investasi yang kompetitif dan mampu menarik investor dalam skala besar. “Kami ingin belajar langsung dari Batam yang sudah lama menjadi kawasan FTZ dan terbukti memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Melki mengakui tantangan terbesar pembangunan ekonomi di NTT saat ini masih berkaitan dengan tingginya biaya logistik antarwilayah akibat kondisi geografis sebagai daerah kepulauan.
“Problem utama provinsi kepulauan adalah biaya logistik yang besar. Jika infrastruktur laut memadai, distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi tentu akan lebih baik,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan keberhasilan kawasan FTZ tidak hanya bergantung pada status kawasan, tetapi juga pada kepastian regulasi dan pelayanan investasi yang cepat dan efisien.
“Investor melihat kepastian dan kemudahan. Karena itu pelayanan perizinan harus dipermudah, termasuk melalui digitalisasi agar proses lebih cepat,” kata Amsakar.
Ia menilai NTT memiliki peluang besar menjadi kawasan ekonomi strategis karena berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Indonesia, Timor Leste, dan Australia.
NTT punya posisi geografis yang sangat potensial. Tinggal bagaimana regulasi pemerintah mendukung agar investor tertarik masuk,” ujarnya.
Selain investasi, pertemuan tersebut juga membahas penguatan konektivitas laut. Amsakar menyebut Batam memiliki sekitar 135 perusahaan galangan kapal yang berpotensi mendukung kebutuhan transportasi laut di NTT.
Kalau ada peluang pengoperasian kapal di NTT, ini bisa menjadi ruang kerja sama yang baik karena industri galangan kapal di Batam cukup besar,” katanya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT Zet Sony Libing dalam kesempatan itu memaparkan kondisi ekonomi NTT yang saat ini tumbuh 4,32 persen dengan tingkat inflasi sebesar 2,64 persen.
Menurutnya, sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi penopang utama ekonomi daerah. Namun tingginya biaya distribusi barang masih menjadi persoalan serius karena jalur logistik menuju Kupang umumnya harus melalui Surabaya dan Makassar terlebih dahulu. “Kondisi ini membuat biaya distribusi tinggi dan berdampak pada harga barang di daerah,” jelas Zet.
Karena itu, Pemprov NTT berharap kerja sama dengan Batam dapat membuka akses pasar baru bagi produk lokal NTT serta memperkuat pengembangan industri kecil dan menengah.
Tak hanya ekonomi, pertemuan tersebut juga membahas promosi budaya dan produk unggulan NTT di Batam. Melki menyebut sekitar 40 ribu warga NTT saat ini tinggal di Batam dan dinilai dapat menjadi penghubung penguatan hubungan ekonomi dan sosial budaya kedua daerah.
Wali Kota Batam pun menyambut baik peluang promosi kopi khas NTT, kuliner daerah, hingga kolaborasi budaya Melayu Batam dengan budaya NTT.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kerja sama antara NTT dan Batam dalam bidang investasi, perdagangan, konektivitas kemaritiman, pengembangan industri, hingga promosi budaya di tingkat nasional maupun internasional.***
(Sumber)
