Politiknesia.com

Bendera One Piece Berkibar di Lima: Gen Z Peru Desak Pemerintah Akhiri Tirani Korupsi

Kekuatan baru demonstrasi global kembali menunjukkan taringnya. Setelah Indonesia dan Nepal, kini giliran Gen Z Peru yang turun ke jalanan Ibu Kota Lima. Sejak Sabtu (27/9/2025) waktu setempat, aksi unjuk rasa besar-besaran digulirkan, dan yang paling mencolok adalah kehadiran bendera ikonik komik Jepang, One Piece, sebagai simbol perlawanan.

Fenomena penggunaan simbol populer ini bukan sekadar tren tanpa makna. Salah satu demonstran muda, Leonardo Muniz, menjelaskan filosofi di balik bendera tersebut. Ia membandingkan perjuangan karakter utama One Piece, Monkey D. Luffy, yang berkelana ‘membebaskan orang-orang dari tirani dan penguasa korup’, dengan situasi yang mereka hadapi.

“Ini merefleksikan apa yang sekarang terjadi di sejumlah negara. Ini juga yang terjadi di Peru,” tegas Muniz.

Data statistik dari lembaga INE Peru mencatat bahwa 27 persen populasi negara tersebut adalah generasi muda berusia 18 hingga 29 tahun —sebuah kekuatan demografi yang kini menyatakan perang terhadap korupsi dan status quo.

Kemarahan generasi muda ini sudah mencapai titik didih. “Kami lelah dengan hal seperti ini (kekerasan dan korupsi) yang dianggap normal. Sejak kapan kami menganggap kematian sebagai hal lumrah dan sejak kapan kami menganggap korupsi serta pemerasan sebagai hal biasa?” kata pedemo lainnya, Santiago Zapata.

Zapata menambahkan, “Generasi saya sekarang turun ke jalan untuk berunjuk rasa karena kami lelah dibungkam, dibua takut padahal pemerintah yang kami pilih seharusnya takut kepada kami.”

Akar Masalah dan Krisis Kepercayaan Politik
Aksi unjuk rasa di Peru kali ini adalah lanjutan dari gelombang protes pekan lalu, yang ditujukan langsung menentang Presiden Dina Boluarte. Kemarahan demonstran tidak hanya dipicu oleh skandal korupsi yang tak kunjung usai, tetapi juga oleh kebijakan kontroversial, termasuk sistem pensiun baru yang mewajibkan semua warga berusia 18 tahun ke atas bergabung ke penyedia pensiun tertentu.

Sayangnya, demonstrasi damai kerap berubah menjadi kerusuhan. Bentrokan antara massa dan aparat kepolisian tak terhindarkan, mengakibatkan belasan petugas, pengunjuk rasa, dan wartawan mengalami cedera.

Joe-Marie Burt, pengamat politik Peru dan profesor tamu di Universitas Princeton, menegaskan bahwa akar masalahnya adalah krisis kepercayaan yang akut. “Terdapat tingkat kepuasan yang sangat rendah dan kemarahan yang membara di Peru. Sebenarnya sudah seperti itu selama beberapa lama,” ujar Burt.

Kemarahan ini dipicu oleh akumulasi skandal korupsi, ketidakpastian kondisi ekonomi, dan meningkatnya kejahatan. Puncaknya adalah rendahnya akuntabilitas ketika belasan pedemo tewas di tangan aparat keamanan saat aksi unjuk rasa pada 2022 —aksi yang kala itu sukses menumbangkan mantan Presiden Pedro Castillo.

Data menunjukkan betapa dalamnya jurang antara rakyat dan penguasa. Institut Studi Peru pada Juli melaporkan bahwa tingkat penerimaan terhadap Boluarte hanya berada di angka 2,5 persen, sementara tingkat penerimaan terhadap Kongres sedikit lebih tinggi, yakni 3 persen.

Angka ini secara efektif memposisikan pemerintahan Peru sebagai salah satu yang paling tidak dipercaya di dunia.

Kondisi politik yang tidak stabil ini mulai mengganggu sektor kunci industri pertambangan. Perusahaan besar seperti Hudbay Minerals (HBM.TO) terpaksa menutup sementara pabriknya sejak pekan lalu akibat pecahnya demonstrasi dan kerusuhan, menambah deretan masalah di negara produsen tembaga, emas, dan perak terbesar dunia ini.(Sumber)