Gelombang demonstrasi yang belakangan mengguncang berbagai kota di Indonesia tidak hanya menyoroti persoalan gaji dan tunjangan anggota DPR, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana wakil rakyat benar-benar memahami kondisi ekonomi masyarakat.
Teriakan mahasiswa dan buruh yang menuntut keadilan sosial seolah menemukan kontras tajam ketika data kekayaan anggota DPR dipublikasikan.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang selama ini identik dengan citra sederhana dan dekat dengan rakyat, ternyata juga memperlihatkan disparitas mencolok antara legislator superkaya dengan mereka yang hartanya minim, bahkan tercatat minus.
Di puncak daftar, nama Ledia Hanifa muncul dengan kekayaan fantastis Rp139,04 miliar. Legislator perempuan asal Jawa Barat ini sudah lama dikenal aktif di isu pendidikan, kesehatan, dan perempuan.
Laporan hartanya yang mencapai ratusan miliar menunjukkan adanya kepemilikan aset besar berupa tanah, bangunan, hingga simpanan kas yang signifikan. Tepat di belakangnya ada Hidayat Nur Wahid, tokoh senior PKS sekaligus mantan Ketua MPR RI, dengan kekayaan Rp117,93 miliar.
Meski dikenal luas lewat citra religiusnya, Hidayat melaporkan kepemilikan aset yang tidak kecil, menegaskan bahwa politisi PKS pun masuk jajaran legislator terkaya di Senayan.
Nama berikutnya adalah Rofik Hananto dengan kekayaan Rp74,86 miliar. Anggota DPR yang berlatar belakang pengusaha ini memang memiliki portofolio usaha di sektor keuangan dan energi.
Menyusul kemudian Jalal Abdul Nasir dengan Rp61,18 miliar serta Mardani Ali Sera dengan Rp61,16 miliar. Mardani, yang populer dengan gagasan-gagasannya tentang demokrasi digital dan aktivisme sosial, ternyata juga berada dalam daftar lima besar legislator terkaya di fraksi yang selama ini kerap mengusung isu keumatan dan kesederhanaan.
Namun di sisi lain, data LHKPN juga menampilkan wajah berbeda Fraksi PKS. Ada Syahrul Aidi Maazat dengan harta Rp1,74 miliar, lalu Muhammad Kholid dengan Rp1,60 miliar. Abdul Hadi melaporkan Rp1,33 miliar, disusul Riyono dengan Rp1,11 miliar.
Yang paling mengejutkan, Izzudin A. Kasuba tercatat memiliki harta minus Rp248,39 juta, menjadikannya anggota DPR termiskin bukan hanya di Fraksi PKS, tetapi juga salah satu yang paling rendah di parlemen secara keseluruhan. Laporan minus ini biasanya menunjukkan beban utang yang melebihi total aset, sebuah kondisi yang jauh dari gambaran umum tentang “kemewahan” wakil rakyat.
Kontras antara Ledia Hanifa dengan Rp139,04 miliar dan Izzudin A. Kasuba yang minus Rp248 juta menggambarkan jurang ekonomi yang lebar di tubuh PKS. Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik: bagaimana partai yang kerap mengusung narasi kesederhanaan justru menampilkan potret kekayaan internal yang begitu timpang?
Apalagi seluruh legislator, baik yang hartanya triliunan maupun minus, tetap menerima gaji dan tunjangan DPR dalam jumlah sama dari negara.
Distribusi anggota PKS di berbagai komisi DPR RI mempertegas pentingnya isu ini. Ledia Hanifa dikenal aktif di Komisi IX yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja, Hidayat Nur Wahid di Komisi VIII yang mengurusi agama dan sosial, sementara Mardani Ali Sera duduk di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan pemilu.
Penempatan strategis ini berarti mereka memegang kendali dalam isu-isu vital yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Transparansi kekayaan mereka menjadi semakin relevan, mengingat keputusan politik yang diambil dapat berdampak luas pada keadilan sosial.
Sorotan publik terhadap gaji DPR yang dinilai tidak sebanding dengan penderitaan rakyat kini berkelindan dengan data LHKPN ini. Bagi Fraksi PKS, ketimpangan antara legislator kaya raya dan yang hidup dalam kondisi minus bisa menjadi ujian besar. Apakah citra sederhana yang selama ini dikedepankan benar-benar tercermin dalam gaya hidup dan kebijakan, ataukah hanya sekadar simbol politik?
Bagi masyarakat, data ini bisa menjadi tolok ukur untuk menilai integritas dan konsistensi para wakil rakyat. Transparansi harta bukan semata angka di atas kertas, tetapi cermin dari bagaimana kekuasaan dan ekonomi berpadu di parlemen. Pada akhirnya, publik akan menilai bukan dari berapa besar harta mereka, melainkan seberapa besar keberpihakan mereka terhadap rakyat yang setiap hari berjuang di tengah ketidakpastian ekonomi.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Terkaya dan Termiskin
Terkaya
Ledia Hanifa – Rp139.040.533.516
Hidayat Nur Wahid – Rp117.932.994.963
Rofik Hananto – Rp74.865.682.333
Jalal Abdul Nasir – Rp61.181.061.433
Mardani Ali Sera – Rp61.168.560.637
Termiskin
Syahrul Aidi Maazat – Rp1.740.034.000
Muhammad Kholid – Rp1.609.000.000
Abdul Hadi – Rp1.339.860.977
Riyono – Rp1.117.858.691
Izzudin A. Kasuba – (-) Rp248.392.000 {radaraktual}
