Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengaku sudah bertanya kepada rekan-rekannya di Bali terkait batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
Menurut dia, lebih banyak masyarakat Bali yang menyesalkan Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 oleh federasi sepak bola dunia atau FIFA.
“Sebagian besar masyarakat di Bali pastinya menyesal. Jadi hanya oknum-oknum saja yang mengatakan tidak menginginkan atau lebih memilih untuk tidak menerima timnas Israel berlaga di sini,” kata Hetifah dalam diskusi “Nasib Timnas Indonesia Usai Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20” di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).
Hetifah meyakini mayoritas masyarakat Indonesia mendambakan event olahraga besar dapat terselenggara di dalam negeri.
“Jadi kalau ada orang yang mengatakan sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak menginginkan tim Israel hadir di sini, itu saya kira juga perlu kita kaji lagi,” ujar dia lagi.
Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini mengaku sempat mengunjungi beberapa negara, salah satunya Inggris. Di sana, ia melihat para suporter justru menggunakan event olahraga internasional untuk menunjukkan simpati dan dukungannya kepada rakyat Palestina.
“Bisa kan kita melakukan itu juga di dalam event, kita bisa meneriakkan dukungan membawa banner atau bendera untuk memberikan dukungan moral kepada rakyat Palestina,” tutur Hetifah.(Sumber)
Related News
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji meminta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia turun langsung menyelesaikan sengketa lahan di Pulau Rempang, Batam, yang bakal menjadi lokasi Rempang Eco City. Penyelesaian diharap tak mengabaikan masyarakat adat dan faktor kultural setempat. “Karena ini sudah terjadi, kami berharap ada proses rekonsiliasi yang tuntas dan komunikasi yang selama ini mungkin agak rumit bisa diurai dengan Pak Menteri datang ke Pulau Rempang,” kata Sarmuji melalui keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 13 September 2023. BACA JUGA Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jamin Akses Layanan Masyarakat Krisis Air Bersih Landa Sejumlah Daerah, DPR Minta Pemerintah Bertindak Cepat RUU BUMN Disetujui Jadi Usulan Inisiatif DPR RI Ketua Golkar Jawa Timur (Jatim) itu yakin dengan kemampuan komunikasi Bahlil, konflik di Rempang bisa segera teratasi. Sarmuji juga menilai persoalan di Rempang tidak akan terjadi jika komunikasi pemerintah dengan warga setempat berjalan dengan baik. “Saya yakin dengan kemampuan komunikasi Pak Menteri, segala keruwetan bisa diatasi. Koordinasi menjadi faktor penting harus dituntaskan. Karena kalau koordinasi kemarin itu tuntas mestinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Sarmuji. Sarmuji juga meminta Bahlil mengidentifikasi berbagai kemungkinan faktor pemicu konflik. Terutama, ihwal kemungkinan adanya konflik kepentingan golongan tertentu yang tidak ingin Indonesia maju. “Barangkali bukan hanya persoalan orang lain tidak ingin Indonesia maju atau orang lain tidak ingin Indonesia memiliki hilirisasi yang baik tentang pasir kuarsa, tetapi barangkali ada konflik-konflik kepentingan lokal yang harus diurai oleh Pak menteri sehingga apa yang kemarin terjadi itu bisa diselesaikan dengan baik dan terkomunikasikan dengan baik,” kata dia. Sarmuji pun mendorong pemerintah mencari akar dari konflik tersebut. Dengan begitu, kata dia, alasan bentrok di Rempang bisa terungkap. “Rumah sudah sediakan, tanah sudah juga disediakan, bahkan saya dengar juga uang pengganti sewa sudah disediakan sampai bangunan rumahnya bisa ditempati. Andaikan itu terkomunikasikan dengan baik, mestinya kan tuntas enggak ada persoalan, tapi faktanya kan kejadian itu ada. Kenapa masih ada sebagian masyarakat yang menolak dan penolakannya itu sangat keras,” kata Sarmuji. “Apakah itu bagian masyarakat yang tidak terakomodir atau masyarakat yang ingin lebih lagi daripada yang disediakan oleh pemerintah. Atau ada masalah sosial budaya yang harus terpecahkan, barangkali karena ada masyarakat adat yang mungkin saja tereliminasi karena investasi tersebut atau karena ada faktor-faktor kultural yang lain yang harus segera diurai oleh Pak Menteri,” tegas dia
Post Views: 84
