Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyebut Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar memerintahkan seluruh kader untuk aktif di media sosial (medsos). Langkah itu sebagai cara untuk mengenalkan Airlangga dan Golkar pada Pemilu 2024.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai upaya dari Golkar itu sangat tepat. Pasalnya, hal itu akan menguntungkan Airlangga, baik sebagai ketua umum Golkar maupun Menteri Koordinator Perekonomian.
“Media sosial menjadi sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus dimainkan secara baik oleh para kader Golkar. Tujuannya untuk menaikkan elektabilitas pak Airlangga dan juga untuk menaikkan elektabilitas Golkar. Begitu juga untuk bisa saja meredam serangan-serangan dari lawan politik,” kata Ujang, Senin (29/8/2022).
Meski demikian, Ujang memberi catatan terkait pemanfaatan medsos. Menurutnya, keaktifan di media sosial akan membuahkan hasil ketika dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Artinya kan penggunaan media sosial juga tidak sporadis. Jadi kan harus dilihat juga apa pesannya, siapa pengisi kontennya, lalu siapa saja segmentasinya. Walaupun masing-masing pribadi, tetapi kan isunya harus sama, tidak boleh beda. Oleh karena itu harus di-setting betul, didesain betul media sosial itu dengan cara-cara yang baik, dengan konten-konten yang positif,” ujarnya.
Ujang menambahkan saat ini medsos tak terhindarkan dan karenanya harus dimanfaatkan untuk berbagai hal positif. “Jadi media sosial digunakan untuk hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif. Bukan untuk menebar hoax, memecah belah masyarakat, tetapi untuk bersosialisasi, berkampanye,” katanya.
Pengamat medsos dari Komunikonten, Hariqo Satria menyatakan saluran medsos harus digunakan para politikus untuk mengomunikasikan program mereka dan menepati janji kampanye. Konten yang dihasilkan tentunya harus informatif dan seturut selera penggunanya.
“Kaitan dengan pejabat publik lewat sosial media dia memberikan informasi dan menjawab semua janji-janji. Namun yang itu agak kurang, ya keberanian dari pejabat menunjukan janji saya ini dan ini sudah dipenuhi. Dari situ bisa muncul keterbukaan, termasuk memberi informasi juga jika ada kendala-kendala,” katanya.
Konten yang ditampilkan para elite politik, harus informatif dan kekinian. “Belakangan masyarakat suka dengan konten yang mendalam, orang mencari podcast yang berkualitas,” ucap Hariqo.
Konten video yang diminati juga mesti singkat dan padat, satu video satu pesan, serta dilengkapi tautan ke laporan kinerja maupun aktivitas politisi tersebut.
Keberadaan medsos, menurutnya, harus menjadi jembatan bagi politikus dan konstituennya. Bukan sekadar pamer citra diri untuk menggalang suara.(Sumber)
