Di tengah sorotan publik terhadap gaji dan tunjangan anggota DPR RI, Fraksi PDIP yang memiliki jumlah 110 anggota DPR tak luput dari sorotan. Harta kekayaan para anggota Fraksi Partai Golkar PDIP ini turut menjadi sorotan atas besarnya jumlah kekayaan yang dimiliki. Berdasar laporan dari LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), kami coba menghimpun 5 orang terkaya dan termiskin anggota Fraksi PDIP DPR RI berdasar LHKPN tersebut.
Di puncak daftar, tercatat nama Sihar P. Sitorus dengan total kekayaan mencapai Rp871,18 miliar. Rinciannya terdiri dari 31 bidang tanah dan bangunan senilai Rp213,2 miliar serta surat berharga senilai Rp425,3 miliar, tanpa tercatat adanya utang. Latar belakang Sihar sebagai pengusaha, termasuk di bidang perkebunan kelapa sawit dan kepemilikan klub sepakbola di Belgia, turut menjelaskan besarnya jumlah harta yang dimilikinya.
Posisi kedua ditempati Kaisar K. K. Said Putra dengan kekayaan Rp627,68 miliar. Aset yang ia miliki mencakup 12 bidang tanah dan bangunan senilai Rp22,6 miliar, surat berharga Rp445,26 miliar, serta kas Rp57,1 miliar, dikurangi utang Rp79,03 miliar. Angka tersebut menempatkannya sebagai salah satu politisi muda dengan kekayaan besar di Senayan.
Di urutan ketiga, Puan Maharani yang kini kembali menjabat sebagai Ketua DPR RI, melaporkan total kekayaan Rp552,88 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp273,18 miliar berasal dari 97 bidang tanah dan bangunan. Ia juga memiliki sejumlah kendaraan, salah satunya VW Beetle tahun 2000 senilai Rp200 juta. Catatan LHKPN menunjukkan, kekayaan Puan meningkat signifikan dibandingkan 2019 yang saat itu tercatat Rp364 miliar.
Selanjutnya, Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, tercatat memiliki kekayaan Rp210,03 miliar. Sebagian besar harta tersebut berasal dari surat berharga dan investasi pasar modal. Sementara di posisi kelima ada Stevano R. Adranacus dengan kekayaan Rp179,45 miliar. Profilnya menunjukkan keterlibatan dalam beberapa perusahaan, terutama di sektor properti dan mineral, yang diyakini menjadi sumber utama kekayaannya.
Di sisi lain, daftar anggota dengan harta paling rendah memperlihatkan kontras yang tajam. Puti Guntur Soekarno, anggota Komisi X DPR RI, melaporkan harta Rp1,85 miliar. Kekayaannya sebagian besar berupa kendaraan dan tabungan, tanpa portofolio properti atau surat berharga besar.
Mercy Chriesty Barends, yang juga berada di Komisi X, mencatatkan kekayaan Rp1,20 miliar. Fokus kiprahnya banyak terlihat pada isu pendidikan, lingkungan, dan ekonomi hijau. Angka kekayaan yang dilaporkan jauh berbeda dari rekan-rekannya yang memiliki portofolio bisnis besar.
Di urutan berikutnya ada Bonnie Triyana, sejarawan yang kini menjadi anggota Komisi X DPR RI, dengan kekayaan Rp1,12 miliar. Latar belakang akademis dan profesionalnya di bidang sejarah dan jurnalistik mencerminkan perjalanan karier yang lebih lekat dengan dunia intelektual ketimbang akumulasi aset finansial.
Ruth Naomi Rumkabu, wakil dari Papua di Komisi I DPR RI, melaporkan kekayaan Rp684 juta. Peran Ruth banyak dikenal dalam advokasi pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan isu-isu daerah, sehingga sorotan publik lebih banyak tertuju pada kiprahnya ketimbang pada harta kekayaannya.
Di posisi terakhir, Arif Riyanto Uopdana, legislator dari Papua Pegunungan yang duduk di Komisi XII DPR RI, memiliki kekayaan Rp636 juta. Aktivitasnya di DPR kerap menyoroti isu infrastruktur dan energi untuk daerah pemilihannya, dengan profil publik yang lebih menonjolkan pengabdian ketimbang akumulasi kekayaan.
Perbedaan ukuran harta kekayaan antaranggota fraksi yang sama menimbulkan pertanyaan penting mengenai representasi sosial-ekonomi di parlemen. Ada yang datang dengan modal ekonomi besar dari warisan keluarga, bisnis swasta, hingga investasi finansial, namun ada pula yang hadir dengan latar belakang profesional, aktivis, atau intelektual dengan sumber daya terbatas.
Kontras inilah yang menegaskan urgensi keterbukaan LHKPN sebagai instrumen akuntabilitas publik, agar rakyat dapat menilai secara jernih siapa wakil yang benar-benar membawa suara mereka di Senayan. {radaraktual}
