Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena meminta seluruh pranata sosial, mulai pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat di NTT agar bekerjasama mendata warga miskin di daerah ini.
“Ini problem kita. Yang pasti teman-teman kampus akan membantu untuk memastikan data orang miskin harus kita bersihkan,” kata gubernur yang akrab disapa Melki Laka Lena usai peluncuran Prodi Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis, Fakultas Kedokteran Wilayah Bali Nusra di Graha Undana Kupang, Jumat (13/2/2026).
Melki Laka Lena menegaskan bahwa, pendataan warga miskin ini bertujuan agar tidak boleh lagi ada permainan data disitu. Misalnya, ada warga yang tidak masuk kategori miskin, namun mendapat bantuan, dan yang masuk kategori miskin tapi tidak mendapatkan bantuan sosial. “Ini yang kita bersihkan dulu. Ini momentum kita berbenah soal pendataan,” ungkapnya.
Gubernur Melki menegaskan, warga yang benar-benar berhak itulah yang mendapatkan bantuan. Karena itu, lanjutnya, Pemerintah akan bersama-sama Perguruan Tinggi memastikan program bantuan sosial untuk warga miskin ini benar-benar sampai kepada yang berhak menerima.
“Saya ingatkan kepada semua pihak tanpa terkecuali, bagi pihak-pihak yang masih bermain tentang data orang miskin, baik itu di RT/RW, kepala desa, lurah, kemudian siapa saja agar jangan lagi bermain tentang data warga miskin. Siapapun yang bermain akan diproses keras untuk urusan hukum,” tegas Melk Laka Lena.
Apapun alasannya, termasuk yang tidak memilih kepala desa, RT/RW, caleg, wali kota, bupati, gubernur ataupun presiden sehingga tidak memberikan bantuan karena berbeda pilihan politik, tetap yang namanya warga miskin harus dibantu.
Gubernur NTT tekankan hal itu tidak boleh. Bantuan kepada warga miskin harus tetap dikasih walau berbeda pilihan politik. “Yang masih bermain-main seperti ini maka yang memasukan data dan menerima bantuan juga kena karena menyalahgunakan keuangan negara, dan itu masuk dalam bentuk korupsi,” pungkas Melki Laka Lena(Sumber)
