Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan memastikan menjaga ekosistem hutan dan lingkungan guna mendukung kebijakan dan program Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menjadikan daerah ini sebagai benteng hutan tropis Indonesia.
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo di Wamena, Jumat, menyatakan akan mendukung dan menyukseskan berbagai program pemerintah pusat di daerah setempat, salah satunya menjaga ekosistem hutan dan lingkungan.
“Kami memastikan mendukung dan menyukseskan program Sub Nasional Indonesia’s Folu Net Sink 2030 dan akan terus menjaga menjaga hutan dan lingkungan supaya tetap baik,” katanya.
Papua Pegunungan memiliki kawasan hutan seluas 5.121.331,29 hektare yang terdiri atas hutan terbatas seluas 474.745,07 hektare atau 9,27 persen, hutan produksi seluas 341.866,48 hektare atau 6,68 persen dan dapat dikonversi seluas 2.510,71 hektare atau 9,81 persen, hutan lindung seluas 1.840.415,99 hektare atau 35,94 persen, hutan konservasi seluas 1.802.624,72 atau 35,20 persen.
Ia menyebut program ditawarkan Kemenhut itu sebagai baik, sebagaimana pemerintah daerah menjaga ekosistem hutan dan lingkungan sejak dini sehingga tidak rusak.
“Kami sangat senang dan menyampaikan terima kasih karena bapak dan ibu dari Kemenhut RI datang dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka menjaga ekosistem hutan dan lingkungan sebagai upaya menyerap karbon gas rumah kaca,” ujarnya.
Dia menjelaskan budaya orang Papua Pegunungan itu tidak ada bakar membakar pohon dan hutan secara sembarangan karena telah diatur secara turun-temurun sejak nenek moyang.
“Kami orang gunung tidak ada budaya bakar pohon, hutan sejak dulu dan telah diatur dan disampaikan turun-temurun hingga saat ini. Dan tidak pernah ketemu kebakaran besar-besaran terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebelum dimekarkan menjadi tujuh kabupaten,” katanya.
Dia menambahkan hal utama yang perlu didukung oleh pemerintah pusat melalui Kemenhut yakni finansial supaya hutan-hutan yang sudah terlanjur gundul bisa ditanami pohon kembali.
“Hutan yang kami ambil pohon dan dijadikan pembangunan itu banyak dan pohonnya sudah habis, maka perlu dukungan nyata dari menteri kehutanan untuk memberikan modal untuk pohon ditanami kembali sehingga program Indonesia’s Folu Net Sink 2030 dapat terwujud,” ujarnya.
(Sumber)
