Jakarta, Beberapa isu terkait PKS bergulir di tengah menghangatnya isu politik jelang Pemilu Serentak 2024. Di antaranya isu PKS ditawari menteri menyusul menguatnya reshuffle kabinet.
Kabar beredar, PKS akan diberi jatah 2 menteri jika mau masuk kabinet, sehingga otomatis PKS menjadi bagian dari koalisi pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin. Bukan lagi oposisi.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid, menepis adanya tawaran itu. Dia juga menolak spekulasi PKS bisa berubah haluan menjadi anggota koalisi Jokowi.
“Saya tidak tahu (tawaran menteri), kalau pun ada, jawabannya sudah jelas (tetap oposisi-red),” kata Hidayat saat dikonfirmasi, Kamis (27/10).
Politikus senior asal DKI Jakarta itu menegaskan DPP PKS pasti mengikuti keputusan Majelis Syura PKS yang menetapkan PKS sebagai oposisi hingga 2024.
“Dan keputusan Majelis Syura terakhir, PKS tetap oposisi, berada di luar kabinet. Setelah itu belum ada rapat Majelis Syura maupun Badan Pekerjanya (DPTP PKS) yang membuat keputusan baru, selain dari keputusan sebelumnya,” tutur Wakil Ketua MPR itu.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, dikonfirmasi terkait kabar Istana menawarkan 2 posisi menteri untuk PKS.
Heru yang saat ini juga menjabat sebagai Pj Gubernur DKI mengatakan, belum mendapat informasi lebih lanjut. Dia menyebut ada yang sedang dibahas, tapi tak merinci maksudnya.
“Ya lagi dibahas ya,” kata Heru.
Spekulasi Mundur dari Koalisi
Dalam rapat tim kecil NasDem, PKS, Demokrat pada Selasa (25/10), ketiga partai sudah sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Namun, soal cawapres dan waktu deklarasi masih perlu pembahasan.
Kabar liar kemudian beredar PKS bisa menarik dukungan dari pendukung Anies karena ada ‘bohir’ yang bisa membuat PKS pindah haluan. Kabar itu dicuitkan Said Didu.
“Dan kabar lain juga, bahwa salah satu pengusaha batu bara sudah ‘ditugaskan’ memberikan dana segar agar menarik dukungan,” cuit Said Didu merespons artikel PKS diisukan ditawari 2 menteri.
Dan kabar lain juga, bhw salah satu pengusaha barubara sudah "ditugaskan" memberikan dana besar agar menarik dukungan https://t.co/G5p8WAZ99M
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) October 27, 2022
Jubir PKS, Muhammad Kholid, menentang keras isu liar tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah
“Ini hoaks dan fitnah. Keputusan Musyawarah Majelis Syuro VII tegas menyatakan PKS tetap di luar pemerintahan (oposisi) hingga 2024. Selain itu, PKS saat ini intens bangun komunikasi di tim kecil untuk tuntaskan poros perubahan bersama Nasdem dan Demokrat,” ucap Kholid.
Upaya Pecah Belah
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyebut ada upaya pihak luar yang ingin menggagalkan koalisi Demokrat, NasDem, PKS.
“Strategi pemenangan mesti kita hitung benar. Karena begitu Anies dideklarasikan NasDem, serangan luar biasa. Ini ada upaya pecah belah, seakan koalisi tidak akan terjadi,” kata Herzaky, Rabu (26/10)
Baca artikel sumber disini.
